Setdprd.slemankab.go.id – Yogyakarta – 27/09/2018, Pemberian Anugrah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 diberikan Sekretaris Daerah mewakili Gubernur DIY diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Haris Sugiharta pada puncak acara Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2018, hari Kamis tanggal 27 September 2018 di Bangsal Kepatihan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sebagai Puncak dari kegiatan tersebut telah dilaksanakan pemberian Anugrah Keterbukaan Informasi Publik. DPRD Kabupaten Sleman menerima piagam dari Komisi Informasi Daerah sebagai Apresiasi Badan Publik Legislatif atas kepatuhan mengikuti tahapan Montoring dan Evaluasi Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selain DPRD Kabupaten Sleman, DPRD Kabupaten Bantul juga mendapatkan Piagam Apresiasi tersebut.
Kabupaten Sleman juga menerima 7 anugrah kategori lainnya, yaitu PPID Utama Pemerintah Kabupaten Sleman peringkat II, kategori OPD Kabupaten/ Kota Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman terbaik I, Dinas Koperasi dan UKM Sleman terbaik III, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman terbaik IV, kategori Kecamatan Se-DIY Kecamatan Depok terbaik I, Kecamatan Ngemplak terbaik II, kategori Badan Usaha Milik Daerah, PT. BPR Bank Sleman terbaik I.
Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 merupakan puncak acara Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 di Badan Publik Seluruh DIY. Monitoring dan Evaluasi tersebut sudah dimulai bulan April Tahun 2018 dengan puncak acara pada tanggal 27 September 2018 di Bangsal Kepatihan, Komplek Kepatihan DIY. Acara ini juga sebagai Peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia (Right to Know Day) yang jatuh setiap 28 September.
Monitoring dan Evaluasi Tahun ini Komisi Informasi Daerah DIY bekerja sama dengan 2 Instansi Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kominfo Yogyakarta dan Universitas `Aisyiyah Yogyakarta. Tahapan Penilaian dimulai dengan pengisian kuesioner, pencermatan website dan survey langsung/ wawancara ke Badan Publik. Dari sebanyak 300 yang diberikan kuesioner sebanyak 2017 Badan Publik yang mengisi dan mengembalikan kuesioner ke Komisi Informasi Daerah. Hanya yang mengembalikan kuesioner yang dilakukan penilaian selanjutnya. Setelah dilakukan penilaian keseluruhan Tim memutuskan peringkat untuk masing-masing kategori.
About the Author
