setdprd.slemankab.go.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-5, masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 pada hari ini Jumat, 8 Oktober 2021 secara resmi telah dibuka oleh Haris Sugiharta, SIP sebagai pimpinan Rapat Paripurna pada hari ini. Rapat Paripurna dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, forkopimda, Sekda, Asekda, dan OPD terkait, serta kurang lebih 34 Anggota DPRD Sleman secara tatap muka.
Sesuai Pasal 9 ayat (4) huruf ã Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah :
1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022;
2. Persetujuan dari Anggota DPRD;
3. Penandatanganan Persetujuan Bersama, dan;
4. Pendapat Akhir Bupati.
Arif Kurniawan, S.Ag., M.H sebagai juru bicara DPRD mengatakan “Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti serta menyamakan persepsi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dengan Jawaban Bupati, sehingga memperjelas atas Jawaban Bupati. Adapun hasil rapat kerja dalam rangka sinkronisasi tersebut, bahwa semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sepakat terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan” Ucapnya ketika menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022.
Didalam Rapat Paripurna ini Bupati Sleman juga menyampaikan Pendapat Akhirnya. Beliau menyatakan persetujuannya terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang APBD TA. 2022.
Selanjutnya, pelaksanaan penandatanganan persetujuan bersama DPRD dan Bupati Sleman Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 menjadi Perda Kabupaten Sleman telah ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD, disaksikan oleh Wakil Bupati Sleman, pimpinan DPRD dan Ketua ketua fraksi. Haris Sugiharta juga menginformasikan bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan penataan ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna, dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya. (2021/ajeng)
About the Author
