setdprd.slemankab.go.id – Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Bupati atas Penjelasan DPRD terhadap 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD yang dilaksanakan di Ruang Paripurna, gedung DPRD Kabupaten Sleman (7/10) yang membahas tentang :
1. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan & Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran, dan;
3. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Dalam penjelasannya, Bupati menyampaikan bahwa Regulasi yang telah disusun oleh DPRD memiliki satu tujuan utama yaitu dilakukan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Sleman yang lebih baik dan sejahtera. Hal ini dapat diketahui dalam serangkaian proses pembahasan dan pencermatan bersama raperda inisiatif antara DPRD dan eksekutif, baik melalui panitia khusus, konsultasi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyempurnakan regulasi dan dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, Ketua DPRD juga mengatakan dalam pidato nya bahwa berdasarkan hasil Rapat antara Bapemperda dengan Bagian Hukum pada tanggal 6 Oktober 2021, dan ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf c Permendagri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan raperda diluar Propemperda karena alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya, yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui, bersama alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda, dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah.
Plt. Sekretaris DPRD, Heru Saptono, S.TP.,MM juga telah membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun 2022 bahwa Propemperda tahun 2022 ada 15 raperda yang terdiri dari 11 berasal dari Bupati dan 4 raperda Prakarsa DPRD. (2021/ajeng)
About the Author
