setdprd.slemankab.go.id – Bupati Sleman Sri Purnomo melantik 194 pejabat di Pendopo Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta, Forkopimda Kabupaten Sleman dan jajaran Pejabat di Lingkungan Pemkab Sleman. Pejabat yang dilantik meliputi Pejabat Tinggi Pratama yaitu Muhammad Sugandi menjabat sebagai Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana, Budiharjo menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Haris Sutarta menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Ery Widaryana menjabat Kepala Dinas Pendidikan, Taufiq Wahyudi menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) serta dr. Cahya Purnama menjabat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman (29/8).
Bupati Sleman meyampaikan terkait dengan pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman No 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang harus diselaraskan dengan Perda Daerah Istimewa DIY Nomor 1 tahun 2018 tentang kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.
Perubahan kelembagaan tersebut terkait dengan Pergub no 25 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan urusan Keistimewaan pada pemerintah Kota/Kabupaten dan Kalurahan. Beberapa perubahan nama yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menjadi Kudha Niti Mandala Sarta Tata Sasana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, dan Kecamatan menjadi Kapenawon.
Kapenawon melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan serta pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapenawon. Ketentuan kelembagaan yang mengacu pada Perdais DIY ini dilaksanakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, trasnparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan istimewa.
Bentuk susunan dan Pemerintahan Istimewa terdapat nilai dasar dalam proses panjang pembentukan suatu pemerintahan yang terus dijaga dan dirawat sebagai kearifan lokal, tambah Sri Purnomo.
©Humas DPRD 2020, (afp)
About the Author
