setdprd.slemankab.go.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman menggelar Sidang Paripurna ke-11 Masa Persidangan I Tahun 2019 pada Kamis (7/11). Rapat Paripurna tersebut dilaksanakan di Lantai III Sekda, dan dihadiri lebih dari 40 anggota dewan. Rapat paripurna dengan 2 agenda rapat yakni, Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020 dan Rekomendasi Badan Musyawarah terhadap Pembentukan 4 Panitia Khusus membahas 4 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman.
Raperda dimaksud adalah 1) Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman; 2) Penetapan Kalurahan; 3) Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 20212 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan 4) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pimpinan rapat Ketua DPRD Haris Sugiharta menyampaikan bahwa jumlah propemperda tahun 2019 ada 15 raperda dan pada tanggal 31 Oktober 2019 Bupati telah mengirimkan 2 raperda. Sehingga untuk propemperda pada tahun 2019 berjumlah 17 raperda. Kedua raperda dimaksud adalah a) Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan b) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Haris Sugiharta menyampaikan bahwa kedua raperda tersebut akan dibahas pada raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Penetapan Kalurahan. Haris juga menyampaikan bahwa Bapemperda telah mengkaji raperda-raperda tersebut dan hasil kajian telah disampaikan kepada Pimpinan DPRD, dan diharapkan 4 raperda tersebut bisa diselesaikan di akhir tahun 2019.
Dilanjutkan pembacaan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 28 Tahun 2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 dan, pembacaan Daftar Rancangan Peraturan Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2020 oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Sleman Musta’in Aminun, S.H., M.Si.
Juru bicara Badan Musyawarah Arif Kurniawan, S.Ag., M.H. membacakan rekomendasi Badan Musyawarah, dalam pidato nya beliau menyampaikan sesuai ketugasan Badan Musyawarah, melaksanakan amanat Pasal 75 ayat (1) huruf g Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD dan berdasarkan kesepakatan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sleman dalam rapat konsultasi Badan Musyawarah merekomendasikan pembentukan 4 (empat) Panitia Khusus. Beliau juga menyampaikan agar masing-masing fraksi menempatkan anggota fraksinya dalam 4 Panitia Khusus.
Keempat panitia khusus dan susunan pimpinan dengan rincian sebagai berikut :
- Panitia Khusus I Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, dengan Ketua F. Bambang Sigit Sulaksono, S.T dari Fraksi PDI Perjuangan dan Wakil Ketua Hj. Ismi Sutarti, SH dari Fraksi Partai Golkar.
- Panitia Khusus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kalurahan, dengan Ketua Susilo Nugroho, S.IP dari Fraksi PDI Perjuangan dan Wakil Ketua Guntur Yoga Purnawan, S.T dari Fraksi Partai Golkar
- Panitia Khusus III Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, denagn Ketua Fika Chusnul Chotimah, S.H dari Fraksi Parta Golkar dan Wakil Ketua Timbul Saptowo, ST dari Fraksi PDI Perjuangan
- Panitia Khusus IV Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Ketua Budi Sanyata,S.Pd dari Fraksi PDI Perjuangan dan Wakil Ketua Muh. Zuhdan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
© 2019 Humas (Afp, yuk)
About the Author
