Audiensi dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Sleman Serikat Pekerja Sleman tolak PP 78

setdprd.slemankab.go.id – Pada Senin, (21/10) Pimpinan DPRD Kabupaten Sleman menerima audiensi dari berbagai organisasi buruh / serikat pekerja terkait Upah Minimum. Terdapat 10 organisasi buruh/ serikat pekerja yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KS/PSI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM), Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin (FSP LEM), Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank Jasa dan Asuransi (FSP Niba), Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK), Asosiasi Pekerja (Aspek) Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH Sikap), Sekolah Buruh Yogyakarta, dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia. Audiensi kesepuluh organisasi buruh dan serikat pekerja tersebut diterima oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Sleman yakni Arif Kurniawan, S.Ag., M.H. dan Tri Nugroho, S.E. di ruang rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman.

Dalam rapat tersebut berbagai organisasi buruh melakukan koordinasi bersama Pimpinan DPRD Sleman terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) yang menurut mereka masih terlalu rendah dari daerah lain. Dalam aksi tersebut Irsyad Ade Irawan Sekretaris DPD KSPSI mengatakan, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di kabupaten Sleman sebanyak Rp. 2.645.010,- Sedangkan UMK untuk Kabupaten Sleman hanya sebesar Rp. 1.701.000,- Dengan demikian, masyarakat pekerja miskin di Kabupaten Sleman mengalami defisit sebesar Rp. 944.000,-.

Irsyad mengatakan bahwa dalam rapat tersebut, pihaknya menolak Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Menurutnya isi dari peraturan tersebut tidak sesuai untuk diterapkan tentang pengupahan buruh dan pekerja. Ia mengatakan dalam PP tersebut justru menghapus instrumen kebutuhan hidup layak yang sudah diterapkan sejak 1982. Disamping itu, kenaikan upah justru menjadi lebih rendah. Ia menambahkan bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta, tingkat kemiskinan sebesar 11,81 % dan masih berada di atas rata-rata nasional.

Hal tersebut berbeda dengan yang disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman Sutiasih, SP., MM. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja implementasi PP nomor 78 tahun 2015 dapat mensejahterakan buruh dan pekerja. Dilihat dari beban kerja, prestasi, jaminan sosial dan jaminan kesehatan. Memang menurut Sutiasih terdapat perbedaan setelah terbitnya PP nomor 78 tahun 2015 tersebut. Sutiasih mengatakan bahwa survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) didasarkan pada Badan Pusat Statistik (BPS) bukan melalui survey Dewan Pengupahan lagi. Untuk itu perusahaan-perusahaan diharapkan menentukan struktur skala upah untuk pekerjanya.

Selain itu Wakil ketua I Arif Kurniawan mengatakaan pihaknya akan mengkomunikasikan dengan pihak eksekutif. Beliau berharap aspirasi tersebut dapat disampaikan kepada Anggota DPRD di Provinsi D.I. Yogyakarta agar dapat disampaikan ke Gubernur.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman Eko Suhargono, S.IP mengatakan, penghitungan KHL oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dilakukan dengan sensus kebutuhan kalori masyarakat juga ditambah dengan kesejahteraan di hari tua dan beberapa instrumen lainnya. Penghitungan tersebut dengan menghitung kebutuhan kalori masyarakat sebesar 2100 kkal/hari/orang. Sementara kebutuhan kalori terendah masyarakat yaitu sebesar 1100 kkal/hari/orang. Dengan berdasar ketercapaian indikator tersebut masyarakat bisa dikatakan bahwa warga masyarakat memiliki kebutuhan hidup layak.

Wakil Ketua DPRD Sleman Tri Nugroho juga menanggapi pembahasan terkait Hak Atas Perumahan untuk warga masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam pemenuhan hak atas perumahan yaitu prinsip aksesibilitas dan prinsip keterjangkauan. Hal tersebut berarti, mudah diakses masyarakat serta dapat dijangkau dari segi pembiayaanya.

Masih banyak ketimpangan angka terkait indikator program perumahan yaitu perumahan dengan ukuran 4×6. Namun masih ada warga yang masih mendiami perumahan dengan ukuran 3×3. Senada dengan Arif Kurniawan bahwa sebelum ditetapkan Pemerintah Provinsi DIY terkait besaran UMP, diharapkan aspirasi masyarakat tersebut akan dikomunikasikan dengan pihak eksekutif melalui Forkompimda Kabupaten Sleman.