setdprd.slemankab.go.id – DPRD Kabupaten Sleman melalui Komisi A Bidang Pemerintahan lakukan kunjungan kerja terkait pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan usaha. Monitoring dipimpin langsung oleh ketua Komisi A, dan diterima oleh Camat beserta jajarannya. Monitoring dihadiri oleh Ketua Komisi A Nuryanta, Wakil Ketua Komisi A Danang Sulistya Haryana, Sekretaris Komisi A Rahayu Widi Chayani, S.H., M.M., beserta anggota Komisi A Sri Riyadiningsih, S.Pd. serta H. Suwarno, S.IP.(4/7)
Ketua Komisi A dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nuryanta menyatakan maksud dan tujuan nya ke kecamatan cangkringan, karena ingin mengetahui kendala kendala yang ada di kecamatan cangkringan terkait administrasi kependudukan dan perizinan usaha umkm di Kecamatan Cangkringan.
Camat Cangkringan Ir. Suparmono, M.M. mengatakan terhitung sejak Januari hingga Juni 2019 terdapat 124 berkas pengajuan KK baru dan pengurusan dispensasi menikah sebanyak 24 permohonan. “Sementara terkait Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) serta pengurusan IMB sepi pemohon.” kata Suparmono.
Suparmono juga mengatakan untuk Kecamatan Cangkringan memiliki tingkat migrasi penduduk rendah. Namun memiliki potensi produk lokal seperti potensi kerajinan, makanan olahan serta produk Kopi Merapi. Hal ini tidak diimbangi dengan perizinan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Pada tahun 2018 terdapat 23 permohonan dan pada tahun 2019 terdapat 5 berkas permohonan.
Menanggapi hal tersebut ketua Komisi A mengatakan untuk mendukung Gerakan Indonesia Sadar Administrasi pihaknya berharap pelayanan administrasi kependudukan di Cangkringan dapat ditingkatkan. Hal tersebut senada dengan pelayanan perizinan UMKM masih minim sosialisasi terhadap warga. Pelayanan perizinan ini bekerjasama dengan UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) demi memudahkan pelayanan.
Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Cangkringan Nevi Sri Utami, SH mengatakan pihaknya telah melakukan ‘jemput bola’ sejak sebelum pemilu serentak April 2019 lalu. Pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan dukuh-dukuh terkait pemilih baru berdasarkan usia 17 tahun pada April 2019. Selain itu untuk pengurusan KTP sementara, tidak bisa menggunakan surat keterangan, karena system dari pusat off-kan, dan untuk pengurusan KIA (kartu identitas anak) yang dahulu bisa kolektif kini harus diurus secara mandiri.
Anggota Komisi A Sri Riyadiningsih, S.Pd. mengatakan sebagai upaya mendukung Sleman Smart Regency, administrasi data kependudukan berpusat di Dinas dukcapil harus terintegrasi di tingkat Kecamatan, Desa, dan masyarakat. Apabila setiap desa memiliki file kependudukan yang terintegrasi dengan dukcapil, dapat dikonfirmasi dengan cepat apabila ada yang meninggal dunia, lahir, pindah, sehingga data update bisa diakses dan terintegrasi. Pemanfaatan data digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan merupakan penyelenggara pelayanan publik, agar kualiatas administrasi kependudukan berjalan lebih cepat akurat, tambahnya.
Nuryanta menambahkan dengan adanya integrasi data antara dinas dukcapil, kecamatan, desa, serta masyarakat perubahan data kependudukan dapat diperbarui dengan cepat, dan akurat.
© 2019, Humas (Afp, yuk)
About the Author
