setdprd.slemankab.go.id – Bupati Sleman H. Drs. Sri Purnomo, M. Si sampaikan nota penjelasan atas 3 rapeda. Raperda dimaksud yaitu penyelenggaraan Perpustakaan, Penyelenggaraan Pasar Kabupaten, dan Raperda pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Bupati menyampaikan nota penjelasan yang digelar di Gedung Rapat Sekretariat Daerah. Dalam kesempatannya bupati menyampaikan nota penjelasan pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Sleman Senin, (24/6).
Sidang paripurna dihadiri sekitar 30 anggota dewan dan 50 dari eksekutif. Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Haris Sugiharta. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa menurut sidang paripurna internal pada Rabu, (19/6) terdapat pembahasan 5 raperda. Akan tetapi dari kelima raperda dimaksud baru 3 raperda yang telah disetuju. Ketiga raperda dimaksud adalah (1) raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, (2) Pengelolaan Pasar Kabupaten dan (3) Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
“Untuk kedua raperda yakni raperda tentang Retribusi tempat Rekreasi & Olahraga dan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, masih memerlukan perpanjangan waktu untuk penyempurnaan raperda-raperda dimaksud. Oleh karena itu, hanya 3 nota raperda yang disampaikan bupati,” tambahnya.
Terkait raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan, bupati menyampaikan minat baca di perpustakaan menunjukkan dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Hal ini merupakan faktor minat baca untuk kalangan umum perlu ditingkatkan. Keberadaan perpustakaan umum di Kabupaten Sleman perlu dikelola dengan baik sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat. Pemanfaatan sumber daya manusia agar menjadi manusia yang unggul dari segi keimanan dan ketuhanan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap dan kreatif. Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan perpustakaan sebagai sumber pembelajaran bagi masyarakat.
Berdasarkan amanat tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mencantumkan beberapa ketentuan. Pembudayaan minat baca masyarakat melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum, penyediaan karya tulis, naskah, dan berbagai karya tulis lainnya.
Pembentukan desa mandiri gemar membaca merupakan lanjutan dari program desa. Masyarakat yang gemar membaca akan mampu memaksimalkan potensi yang ada di desa. Disamping itu, kerjasama dan peran serta masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberian pelayanan perpustakaan di daerah rawan bencana, berupa literasi bencana, indikasi bencana, serta penanganan pasca bencana.
Selanjutnya, raperda tentang pengelolaan pasar kabupaten juga turut disampaikan. Bupati mengatakan pembenahan sarana pasar guna menunjang kegiatan jual-beli masyarakat. Pasar menjadi bersih, rapi, sehat, serta mampu menarik minat pembeli sehingga meningkatkan perputaran uang di daerah kabupaten Sleman.
Sedangkan terkait pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Bupati telah menyiapkan Peraturan Bupati. “Perbub yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) telah disiapkan. Sehingga nantinya ketika Peraturan Daerah dimaksud telah ditetapkan, tidak ada kekosongan hukum berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.” jelasnya.
© 2019, Humas (Afp/Yuk)
About the Author
