setdprd.slemankab.go.id – Berdasarkan nota penjelasan Bupati Sleman atas 3 Rancangan Peraturan Daerah pada sidang paripurna (24/6) lalu, dan setelah melalui pembahasan, DPRD Kabupaten Sleman kembali menggelar sidang Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terkait 3 raperda. Sidang paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua R. Inoki Azmi Purnomo, S. Ag. pada Kamis (27/6).
Ketiga raperda dimaksud adalah (1) Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (2) Raperda tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten dan (3) Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Bertempat di ruang rapat lantai 3 Sekretariat Daerah, 8 Fraksi di DPRD Kabupaten Sleman sampaikan pandangan umum fraksi-fraksi atas 3 raperda tersebut.
Dari ketiga raperda dimaksud di atas, Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperda tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten menjadi raperda yang menuai berbagai masukan dari masing-masing fraksi. Seperti disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Sri Riyadiningsih, S. Pd. mengatakan kabupaten Sleman sebagai kabupaten ramah anak dan pusat pendidikan perlu adanya sarana gedung perpustakaan yang memadai. Hal tersebut merupakan dasar pembentukan raperda dan dimohon untuk dapat dimasukkan di dalam raperda, “tambahnya.
Senada dengan fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar mengatakan dalam dunia pendidikan, peranan perpustakaan amatlah penting. “Seolah-olah menjadi satu kesatuan dalam dunia pendidikan”, ungkap juru bicara Fraksi Partai Golkar H. Suwarno, S.IP. Ketua Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengatakan perpustakaan sebagai penunjang sarana pendidikan yang bermutu. Beliau menjelaskan bahwa perpustakaan harus dijalankan sesuai fungsinya dan dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan melalui buku dan media elektronik. Beliau menambahkan, bahwa di dalam raperda, perlu ditambah dengan pasal tentang Jam Belajar Masyarakat.
Melalui juru bicara Fraksi Partai PKS Yani Fathurahman, S. Pd.i, guna mewujudkan fungsi-fungsi perpustakaan yang ideal dan menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya, fraksi PKS mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman segera mewujudkan gedung perpustakaan dan arsip yang lebih representatif.
Terkait Raperda tentang pengelolaan pasar kabupaten, Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PAN mengatakan perlunya pendataan bagi pedagang pasar guna mengetahui pemilik SITU (Surat Izin Tempat Usaha). Perlunya penindakan pada pemilik izin usaha yang menjual ke orang lain perlu diatur dalam raperda. Fungsi lain pendataan pedagang yaitu nantinya dalam raperda lebih memprioritaskan pedagang asli warga Sleman.
Fraksi Partai PPP melalui juru bicara Fika Chusnul Chotimah, S.H. menambahkan bahwa di setiap pasar di Kabupaten Sleman perlu disediakan tempat ibadah yang letaknya di depan pasar. Hal ini senada dengan Fraksi PAN melalui juru bicara Aris Suranto mengatakan, perlunya upaya revitalisasi pasar kabupaten serta mendukung upaya mendorong masyarakat untuk berbelanja di pasar kabupaten. Dengan begitu, akan memberikan keuntungan bagi pedagang dan meningkatkan perekonomian warga di wilayah Kabipaten Sleman.
Berkaitan dengan Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa semua fraksi sepakat diadakan pencabutan atas perda tersebut. Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai PAN, dan Fraksi PPP mengatakan perda tersebut sudah tidak relefan. Pasalnya untuk diterapkan di desa pada kondisi saat ini, pihaknya mengatakan perlu adanya peraturan pengganti. Fungsinya sebagai pengisi kekosongan Peraturan Daerah.
© 2019, Humas (Afp/Yuk)
About the Author
