setdprd.slemankab.go.id – Sejak terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) I-IV melalui rapat paripurna tanggal 08 Maret 2019 dan sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 5 tahun 2019 Pansus I,II,III, dan IV mulai melaksanakan tugasnya. Serangkaian kegiatan telah dilakukan masing-masing pansus seperti rapat kerja dengan narasumber, konsinyering, studi komparasi, hingga rapat dengar pendapat (public hearing) dengan tokoh-tokoh di Kabupaten Sleman.
Guna mengetahui pembahasan raperda sesuai bidang masing-masing pansus, DPRD Kabupaten Sleman adakan rapat paripurna internal dengan agenda penyampaian hasil kerja Panitia Khusus I, II, III, dan IV. Menurut daftar hadir sidang paripurna dihadiri 4 pimpinan dewan lengkap beserta 32 anggota DPRD.
Sidang paripurna dimulai sekitar pukul 12.30. Hal ini dikarenakan rapat masing-masing pansus masih berlangsung sejak pagi. Dalam kesempatan yang sama Pansus I yang diketuai Sri Riyadiningsih, S.Pd sampaikan laporan hasil kerja. Pansus pembahas raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan ini telah merampungkan laporan hasil kerja pansus. Dalam pidatonya beliau menyampaikan hasil raperda telah diubah berdasar masukan dari berbagai narasumber. Penambahan muatan lokal seperti jam belajar masyarakat dan memaksimalkan fungsi perpustakaan. Ia menambahkan bahwa fungsi perpustakaan bukan hanya sebagai penyimpanan buku-buku namun sebagai wahana belajar, dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Disampaikan oleh Ketua Pansus II H. Hendrawan Astono, S.Si, pansus pembahas tentang penyelenggaraan pengelolaan pasar kabupaten telah melakukan pendaataan pasar di Kabupaten Sleman. Menurutnya terdapat bangunan pasar dan los atau kios pasar yang tidak layak serta perlunya pendataan pedagang serta memiliki izin dagang dari dinas pasar dan dinas koperasi. Anggota DPRD Kabupaten Sleman dari Fraksi PKS tersebut juga menyampaikan perlunya perlindungan keamanan serta jaminan sosial terhadap pedagang pasar.
Selanjutnya, Pansus III pembahas raperda retribusi tempat rekreasi dan olahraga disampaikan oleh Arif Kurniawan S.Ag., M.H. Sekretaris Fraksi PAN tersebut mengatakan raperda telah diubah dan disempurnakan sesuai undang-undang yang berlaku. Menurutnya tarif retribusi tempat wisata sudah ditetapkan namun masih perlu pencermatan besarannya agar tidak terjadi konflik di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa tujuan disusunnya raperda ini ialah untuk meningkatkan PAD namun juga meningkatkan kesejahteraan warga Sleman. “Sebagai hasil kerja pansus III, telah melakukan monitoring terhadap tempat wisata Tebing Breksi,” ujar sekretaris komisi D tersebut. Arif Kurniawan menambahkan perlu tambahan waktu guna pencermatan dan penyempurnaan raperda tersebut.
Di akhir sidang, Budi Sanyata menyampaikan laporan hasil kerja pansus IV pembahas raperda tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa. Menurut Anggota DPRD dari Fraksi PDI P tersebut bahwa pemilihan kepala desa berbasis e-voting perlu pencermatan dan pengembangan lebih lanjut. Ia menjelaskan dengan adanya penggunaan teknologi dapat memudahkan proses pemilihan kepala desa. “Penggunaan e-voting sebagai simbol menuju Sleman Smart Regency”, tambahnya.
Dari hasil penyampaian hasil kerja Pansus I, Pansus II, III, dan IV disimpulkan bahwa masing-masing pansus membutuhkan tambahan waktu lagi untuk pencermatan dan menyempurnakan raperda. Sehubungan dengan dibutuhkannya tambahan waktu masa kerja pansus, Untung Basuki Rahmat turut angkat bicara. Dalam interupsinya beliau mengatakan pentingnya pencermatan raperda guna penyempurnaan, menurutnya tenggang waktu 4 bulan setelah dibentuknya pansus belumlah cukup guna membahas raperda dan karena raperda ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarkat.
© 2019, Humas (Afp/Yuk)
About the Author
