setdprd.slemankab.go.id – Sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 5 tahun 2019 terdapat 4 pansus (Panitia Khusus). Pansus IV dibentuk guna membahas raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 5 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan & Pemberhentian Kepala Desa dan Raperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Sleman No.4 tahun 2010 tentang Lembaga Masyarakat Desa.
Sesuai dengan agenda DPRD Sleman, Pansus IV adakan rapat dengar pendapat atau Public hearing kepala desa se-Kabupaten Senin (17/6). Rapat dengar pendapat tersebut mengenai raperda penggunaan teknologi dalam proses pemungutan suara kepala desa.
Rapat yang diadakan di Unit 1 Pemda Sleman itu dimulai pukul 10.00 WIB. Public Hearing di hadiri Pimpinan DPRD R. Inoki Azmi Purnomo, S.Ag., Ketua Pansus IV Budi Sanyata, wakil ketua Pansus IV Aris Suranto dan anggota Pansus IV Y. Gustan Ganda, Respati Agus Sasangka, S.IP., H. Wawan Prasetya, A.Md., Sekretaris Dinas Kominfo Purwati, S.H., M.M. dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Sleman H.Priyo Handoyo, SH, M.Si. serta Kepala Desa dan perangkat se-Kabupaten Sleman.
Dalam sambutan Ketua DPRD yang diwakili oleh R. Inoki Azmi Purnomo, S.Ag. beliau berharap adanya masukan dari kepala desa guna memperkaya informasi, agar menjadi masukan dan pertimbangan pansus dalam penyempurnaan raperda.
Ketua Pansus IV Budi Sanyata mengatakan fokus raperda yaitu pada tata cara pemungutan suara dari yang semula dengan cara mencoblos menjadi system e-voting berbasis IT. Anggota DPRD dari Fraksi PDI P tersebut menjelaskan untuk proses pemungutan suara diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kominfo. Budi Sanyata berharap agar raperda ini dapat lebih mudah diaplikasikan serta membantu dalam proses pemilihan kepala desa.
Kepala Desa Mororejo, Roni Nurdyantoro memberikan masukan atas raperda dimaksud. Menurutnya belum ada pasal tentang penggunaan e-voting dan penggunaan metode lama yakni pencoblosan. Ia juga mengemukakan kerisauan masa jabatan kepala desa. Sebagai bahan pertimbangan, ia menambahkan agar raperda tentang tata cara pemilihan kepala desa ditambah dengan undang-undang keistimewaan.
Raperda tentang pemilihan kepala desa merupakan payung hukum atas pemilihan kepala desa dengan proses e-voting. Proses e-voting dalam pemungutan suara pemilihan kepala desa merupakan langkah pemerintah daerah bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilihankepala desa yang lebih efektif dan efisien perlu diatur proses pemilihan kepala desa secara elektronik guna mendukung Sleman Smart Regency.
© 2019, Humas (Afp/Yuk)
About the Author
