setdprd.slemankab.go.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DIY menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sleman untuk tahun anggaran 2018. Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY, Yusnadewi S.E., M.Si., AK. menyerahkan LHP tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Haris Sugiharta dan Bupati Sleman. dalam pemeriksaan LKPD Tahun anggaran 2018, pemerintah kabupaten sleman meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk yang ke – 8 kalinya (15/4).
Yusnadewi menyampaikan opini yang diberikan pemeriksa termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan, bukan merupakan “jaminan” tidak adanya fraud yang ditemui, ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Kabupaten Sleman tahun anggaran 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi, maka BPK memberikan opini WTP, dengan demikian Pemerintah kabupaten Sleman telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke 8 kalinya dan Kabupaten Sleman merupakan kabupaten ke -4 se- Indonesia yang telah menerima opini WTP. Namun demikian, masih ada beberapa catatan yang perlu di perbaiki, namum beberapa catatan itu tidak mempengaruhi material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Kami minta Pemkab Sleman segera menindaklanjuti rekomendasi dari kami, tambahnya.
Bupati Sleman Drs. Sri Purnomo, M.Si. mengatakan, capaian opini WTP menunjukan bahwa pembangunan di Kabupaten sleman sudah sesuai dengan tata kelola keuangan yang akuntabel transparan dan bersih, catatan rekomendasi dari BPK sudah diperbaiki dan di serahkan BPK, kami berkomitmen untuk terus menjadi yang terbaik dan mempertahakan WTP sehingga pembangunan di Sleman semakin baik.
Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta mengapresiasi pencapaian WTP dari BPK. diharapkan prestasi ini bisa dipertahankan oleh Pemkab Sleman. “kita patut bersyukur bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sesuai dengan opini BPK selama 5 tahun berturut turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). ini artinya bahwa laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan Pemerintah Daerah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan sebaik baiknya dan kalaupun ada kesalahan maka kesalahan tersebut bisa diperbaiki secepatnya, kami juga meminta kepada eksekutif untuk menjadikan evaluasi apa saja yang belum tercapai”, tambahnya. (afp yuk)
About the Author
