setdprd.slemankab.go.id – DPRD Kabupaten Sleman menerima tamu kunjungan kerja dari DPRD Kota Banjar, DPRD Kabupaten Kebumen, dan DPRD Kota Denpasar. Diterima oleh Rahayu Widi Cahyani, S.H., M.M., Sekretaris Komisi A, yang juga anggota Banmus dan Arif Kurniawan, S.Ag., M.H. Sekretaris Komisi D, dan di dampingi dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Artadi Setiawan, S.H., M.H. Staff Seksi Sengketa Tanah, dan Drs. Untoro Budiharja, M.M. Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan Ir. Suparmono, M.M. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, di ruang Aula DPRD Kabupaten Sleman.
Kabupaten Sleman merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang notabene adalah Kota Pelajar. Sebagian perguruan tinggi negeri dan swasta berada di Kabupaten Sleman. Setiap tahunnya banyak lulusan sarjana sesuai bidangnya masing-masing. Sehingga pencari kerja di Sleman sangat tinggi, dan Kabupaten Sleman bukan merupakan daerah industri, sehingga yang terjadi adalah banyak lulusan Universitas tidak mampu terserap seluruhnya.
Menurut Drs. Untoro Budiharja, M.M. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2010 mencapai 10%. Pada waktu itu terjadi letusan gunung merapi dan menyebabkan lahan pertanian serta peternakan penduduk mengalami kerusakan. Dikarenakan sebagian besar warga Sleman adalah petani dan peternak maka dengan adanya bencana tersebut warga kehilangan mata pencahariannya. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman dalam penerimaan tamu kunjungan kerja Komisi B dan Komisi D DPRD Kota Denpasar Bali pada Kamis, 24 Januari 2019.
Permasalahan yang terjadi di Dinas Tenaga Kerja adalah minimnya motivasi kerja masih rendah. Hal ini terbukti dengan ketertarikan lowongan pekerjaan dari sektor niaga. Pada saat dibukanya Hartono Mall waktu itu Dinas Sosial hanya mampu memberikan 60% dari kuota tenaga kerja. Artinya masih banyak lowongan pekerjaan dan masyarakat Sleman kurang memanfaatkan kesempatan lowongan kerja tersebut. Menurut Untoro, lowongan kerja banyak tapi untuk mencukupi ketersediaan pelamar kerja merupakan kesulitan tersendiri bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, “tambahnya.
Mengatasi hal tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman mempunyai kiat khusus dalam penanganan masalah rendahnya motivasi kerja warga Sleman. Dengan pemberian motivasi kerja, baik di Dinas Pendidikan melalui sekolah-sekolah, seminar di dinas terkait, maupun kerja sama dengan lembaga. Dinas Tenaga Kerja juga telah melakukan upaya pelatihan seperti BLK (Balai Pelatihan Khusus) dengan menggandeng fakultas teknik UNY bidang boga dan bordir. Bahkan untuk tahun 2019 Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja telah mengagendakan pelatihan pembuatan sabun, budidaya lele, tahu, serta pelatihan mem-batik. Dari segi kelompok usaha, terdapat bantuan dana pengembangan usaha dari BAZNAS dengan total bantuan senilai 10 juta rupiah untuk 10 kelompok usaha.
Komisi D DPRD Kabupaten Sleman yang secara khusus menangani masalah sosial mempunyai peran pembuatan Perda serta pendampingan jaminan sosial masyarakat Kabupaten Sleman. Arif Kurniawan, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Komisi D menambahkan, bahwa tidak hanya permasalahan tenaga kerja, tetapi juga penanganan anak jalanan, serta masalah sosial lainnya di Kabupaten Sleman yang juga perlu perhatian. Ir. Suparmono, M.M. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, Dinas Sosial menambahkan bahwa untuk memenuhi jaminan sosial terdapat program PUPM (Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat) untuk sementara sudah menjangkau 8 Kecamatan di Kabupaten Sleman.(yuki)
About the Author
