Penetapan Perda Tentang RAPBD 2020 Kabupaten Sleman

dprd.slemankab.go.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman menggelar Sidang Paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun 2019 pada Kamis (7/11). Sidang paripurna dilaksanakan di Lantai III Gedung Sekretariat Daerah. Rapat dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sleman, Forkompimda, dan OPD se-Kabupaten Sleman.  Sidang paripurna tersebut dengan agenda rapat Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja Dalam Rangka Sinkronisasi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020; Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD; Penandatanganan Persetujuan Bersama serta Pendapat Akhir Bupati.

Pimpinan siding dan Ketua DPRD Haris Sugiharta mengapresiasi atas kerja sama yang luar biasa pada saat menyelesaikan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2020. Terima kasih atas kerja sama yang luar biasa dari berbagai pihak. “Di Wilayah Propinsi DIY, Pemerintah Kabupaten Sleman termasuk yang pertama dalam menyelesaikan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2020, sehingga patut disyukuri bersama”, kata Haris.

Beliau menambahkan bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat(4) Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD bahwa hari ini merupakan Pembicaraan Tingkat II dalam proses pembahasan Raperda.

Sukaptana, S.H. sebagai juru bicara DPRD membacakan hasil rapat sinkronisasi, dalam pidatonya, menyampaikan bahwa jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2020 telah disampaikan pada rapat paripurna pada Selasa (5/11). Beliau menambahkan bahwa setelah rapat paripurna selesai, dilanjutkan dengan rapat sinkronisasi dengan dihadiri oleh pihak eksekutif, legislatif dan OPD terkait. Pihak eksekutif dihadiri oleh Asisten Sekretaiat Daerah Bidang Administrasi beserta jajarannya. Dari pihak legislatif dihadiri oleh Pimpinan DPRD beserta Pimpinan Fraksi-fraksi serta OPD terkait. Sukaptana juga menyampaikan bahwa secara substansif RAPBD Tahun Anggaran 2020 sudah dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah namun masih ada beberapa masukan dari DPRD. Beliau menyampaikan 4 hal terkait hasil sinkronisasi yakni :

  1. Terkait masalah kekeringan di Kecamatan Prambanan harus segera dicarikan solusi. Beliau menyampaikan perlu dibuatkan sumur bor yang sesuai standar.
  2. Setelah dilakukan pembahasan BOSDA mengalami kenaikan sebesar 20%
  3. Dinas Pendidikan agar menyiapkan dasar yang pasti terkait kriteria penerima BOSDA dan dicermati Komisi D sedangkan besaran anggaran melalui Fraksi-fraksi DPRD.
  4. Mengalokasikan anggaran untuk PBI bantuan iuran BPJS kesehatan disepakati sebesar 31.380.004.000 rupiah

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama atas raperda APBD Tahun 2020. Pada kesempatan yang sama bupati memberikan pendapat akhir atas raperda APBD Tahun 2020 yaitu :

  • Pendapatan (PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 3.115,00 miliar
  • Belanja Daerah sebesar Rp. 3.255, 16 Miliar
    • Defisit Rp. (140,16 miliar)
  • Pembiayaan daerah :
    • Penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 189,71 Miliar;
    • Pengeluaran Pembiayaan Darah Rp. 49,55 Miliar; dan
    • Jumlah Pembiayaan neto sebesar Rp.140,16 Miliar.

© 2019 Humas (Afp, yuk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*