6 Fraksi Menyampaikan Pandangannya Terkait Raperda APBD Kabupaten Sleman Tahun 2020

dprd.slemankab.go.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman menggelar sidang paripurna dengan acara rapat yaitu penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020 pada Senin (4/11). Paripurna tersebut merupakan tindaklanjut terhadap  paripurna atas Penyampaian Nota Keuangan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan pada Selasa, 29/9/2019 lalu. Bertempat di Gedung Sekretariat Daerah Lantai III, Sidang dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, Anggota DPRD Kabupaten Sleman serta OPD se-Kabupaten Sleman.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan pembacaan teks pancasila oleh Anggota DPRD Kabupaten Sleman dari fraksi Partai Gerindra Happy Brilliant Srikandy dan diikuti seluruh peserta rapat paripurna. Selanjutnya sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta dengan pembacaan pidato rapat. Dalam pidatonya beliau membacakan urutan penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap jawaban bupati atas nota keuangan raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Kesempatan pertama disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra, dilanjutkan Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, dan terakhir dari Fraksi PAN. Fraksi Partai Gerindra dengan juru bicara Tri Mulia Wijayanti, S.ST. Fraksi PKB dengan juru bicara H. Wawan Prasetia, SE. Fraksi PKS dengan juru bicara Agus Riyanto, S.Si. Fraksi Partai Golkar dengan juru bicara Fika Chusnul Chotimah, SH. Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicara Y.Gustan Ganda,ST. dan terakhir dari Fraksi PAN dengan juru bicara yakni dr. Raudi Akmal.

Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2020 memuat 8 usulan. Dari usulan tersebut Fraksi Partai Gerindra menyoroti atas optimalisasi tempat wisata serta pengaruh kenaikan iuran BPJS yang dinilai memberatkan masyarakat.

Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2020 memuat 10 usulan. Diantaranya yakni terkait peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan sosial terkait kenaikan iuran BPJS perlu diperhatikan Pemerintah Kabupaten Sleman. Disamping itu, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu adanya optimalisasi pajak hotel, spa, kos eksekutif, rumah kebugaran. Juga memberikan usulan agar koordinasi secara intensif terhadap SKPD terhadap reformasi harga barang dan jasa agar lebih murah dan berkualitas. Fraksi PKB juga menyoroti bidang pertanian karena selama ini belum dilakukan pendampingan secara intensif.

Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2020 memuat 9 usulan. Agus riyanto menyampaikan usulan Fraksi PKS terhadap program penanggulangan kemiskinan dimasukkan dalam RAPBD.

Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2020 memuat 12 usulan. Fika Chusnul Chotimah mengatakan perlunya pengoptimalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pariwisata dan bidang pendidikan.

Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2020 memuat 9 usulan dan 3 bidang yakni bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Infrastruktur. Di bidang pemerintahan fraksi PDI Perjuangan mengatakan agar besaran anggaran dalam pemilihan kepala desa menggunakan sistem e-voting perlu dikaji. Di bidang pendidikan Fraksi PDI Perjuangan menyoroti perlunya sekolah unggulan di Sleman perlu adanya pemerataan. Serta pada bidang infrastruktur Fraksi PDI Perjuangan menyoroti Maguwoharjo International Stadium yang pernah menjadi stadion termegah ke 5 di Indonesia. Namun tidak terpilih sebagai venue atau tempat berlangsungnya piala dunia U20 pada 2020-2021 mendatang. Fraksi PDI Perjuangan berharap infrastruktur stadion tersebut dapat dioptimalkan.

Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2020 memuat 15 usulan. Seperti disampaikan, Fraksi PAN mengatakan pada bidang kesehatan terkait pencegahan sumber penyakit menular.

Setelah semua fraksi-fraksi menyampaiakan pandangan umumnya, Ketua DPRD Sleman mengatakan kepada pihak eksekutif untuk menanggapi atas masukkan dari fraksi-fraksi tersebut.

© 2019, Humas (Afp/Yuk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*