Sosialisasi Wajib Pajak Daerah Melalui Program Monitoring Online

dprd.slemankab.go.id – Dalam rangka Sosialisasi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui program monitoring secara online di Kabupaten Sleman, Bupati Sleman Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta, dan jajaran Forkopimda Sleman bersama KPK Koordinator Wilayah (Korwil) 5 untuk Wilayah Jateng, DIY dan NTB mengadakan sosialisasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di sektor Pajak Daerah. Acara tersebut dihadiri para pelaku usaha restoran, hotel, tempat hiburan yang sudah memberlakukan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) di Sleman City Hall (20/9).

Kepala Satuan Tugas Pencegahan Korwil 5 KPK RI Kunto Ariawan mengatakan bahwa sosialisasi sistem monitoring online pajak merupakan salah satu program KPK dalam upaya pencegahan penyimpangan pajak daerah, karena disinyalir pajak-pajak yang sudah dipungut, tidak sepenuhnya disetorkan pemerintah daerah, bahkan terdapat daerah yang belum menyetorkan pajak sampai 2 Milyar padahal sudah memungut pajak dari masyarakat, untuk mencegah kejadian tersebut pemerintah daerah bekerja sama dengan bank daerah untuk membuat sistem perekaman transaksi secara online, fungsi dari kerjasama dengan bank daerah adalah agar tidak membebani APBD, konsekuensinya uang setoran pajak tersebut dimasukkan melalui bank daerah, sehingga bank daerah akan memiliki dana yang cukup untuk membantu operasional. Pajak pertambahan nilai diutamakan untuk Perusahaan yang sudah memungut  PPN 10%, sedangkan untuk perusahaan yang omsetnya belum besar dan masih berskala UMKM, ketentuannya diserahkan oleh Pemerintah Daerah, tambahnya.

Sementara itu, Bupati Sleman Sri Purnomo menyambut baik dengan disosialisasikannya sistem monitoring online Pajak tersebut, menurutnya sistem tersebut sejalan dengan visi misi Kabupaten Sleman menuju Smart Regency. Dengan kemudahan dan transparansi ini sangat membantu Pemerintah Daerah dalam memonitoring Pajak untuk meningkatkan PAD bahkan tidak sampai 2021 PAD kita sudah melampaui target, tambahnya.

Beliau mengatakan bahwa dengan sistem monitoring online pajak ini bisa untuk mendorong masyarakat, khususnya perusahaan yang memungut PPN 10% untuk tertib setor pajak ke Pemerintah Daerah. Dengan sistem tersebut menjadikan salah satu upaya yang preventif bagi para pengelola Pendapatan Daerah agar tidak terjerumus  ke tindakan korupsi.

© 2019, Humas (Afp/Yuk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*