WAKIL BUPATI SAMPAIKAN PENDAPAT BUPATI TERKAIT 3 RAPERDA INISIATIF DPRD

dprd.slemankab.go.id – Wakil Bupati Sleman Hj. Sri Muslimatun, M. Kes. sampaikan  pendapat  Bupati Sleman tentang 3 Raperda Inisiatif yang sedang dibahas pihak legislatif dalam rapat paripurna DPRD pada Kamis (1/8). Keempat raperda dimaksud adalah raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Pondokan, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, serta Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Wakil Bupati Magister Ilmu Kedokteran Kesehatan Masyarakat UGM tersebut menyampaikan pendapat bupati secara terpisah melalui agenda sidang paripurna DPRD. Agenda pertama wakil bupati menyampaikan raperda tentang penyelenggaraan Usaha Pondokan dan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Kemudian dilanjutkan dengan agenda sidang paripurna raperda tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Raperda Penyelenggaraan Usaha Pondokan & Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

Beliau mengatakan raperda inisiatif DPRD tersebut merupakan salah satu bukti kepedulian dan komitmen bersama dalam rangka menjaga nilai-nilai sosial dan budaya serta upaya untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, ketertiban serta memelihara kelestarian lingkungan dalam penyelenggaraan pondokan dan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh.

Hj. Sri Muslimatun, M. Kes. dalam pidatonya mengatakan regulasi tersebut disusun memiliki satu tujuan utama yaitu upaya mewujudkan Kabupaten Sleman yang lebih baik dan sejahtera. Setelah melalui serangkaian proses pembahasan, pecermatan bersama, antara DPRD dan eksekutif melalui panitia khusus, konsinyering, maupun berbagai pembahasan bersama dengan tujuan menyempurnakan raperda inisiatif DPRD tersebut.

  • Penyelenggaraan Usaha Pondokan

Pondokan sebagai rumah kedua yang didalamnya harus ada penanggung jawab sebagai pengganti orangtua yang senantiasa membina dan mengawasi penghuni pondokan. Beliau berpendapat bahwa persyaratan perizinan sebaiknya diatur dalam peraturan Bupati. Dengan pertimbangan fleksibilitas dalam pemberian izin Bupati Sleman mengatakan tidak perlu merubah perda apabila terdapat pengurangan persyaratan perizinan dalam rangka kemudahan berusaha.

  • Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh

Bupati sleman berpendapat agar jangan sampai setiap orang yang akan membangun perumahan atau permukiman sengaja tidak mengikuti tetentuan yang berlaku. Bupati juga berpendapat agar raperda dimaksud harus menitikberatkan kewajiban untuk melakukan pencegahan berdirinya perumahan atau permukiman rawan kumuh atau kumuh dan melakukan segala bentuk perbaikan terhadap ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Wakil bupati mengatakan terkait raperda inisiatif tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan regulasi daerah yang aplikatif sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Wanita kelahiran Klaten itu juga mengatakan raperda ini untuk lebih mendukung pengembangan pariwisata maka perlu peran serta masyarakat khususnya wisatawan melalui pembayaran retribusi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 menunjukkan beberapa tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini. Dari pidato beliau, terdapat beberapa tarif retribusi yang nominalnya tetap namun ada beberapa tempat wisata yang mengalami perubahan tarif. Baik untuk wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.

Beperapa obyek wisata tidak mengalamai perubahan tarif retribusi. Seperti untuk tarif retribusi wisata Gunung Api Merapi dan retribusi tempat olahraga tidak mengalami perubahan. Perubahan tarif terdapat pada obyek wisata seperti Candi Ijo yaitu Rp. 5.000,- per orang, wisata Tebing Breksi Rp. 8.000,- per orang dan untuk wisatawan mancanegara dikenakan tarif sebesar Rp.15.000,- untuk seluruh tempat rekreasi.

Beliau juga mengatakan terdapat pengecualian atas pengenaan tarif retribusi yakni pengunjung usia kurang dari 5 tahun, penduduk setempat pada tempat rekreasi, pengunjung yang menjalankan tugas dinas pemerintahan dan tamu pemerintah daerah dan sopir dan kondektur kendaraan umum yang mempunyai trayek tetap menuju tempat rekreasi dan olahraga.

© Humas DPRD Kabupaten Sleman (Afp, Yuk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*