Perda Baru Penyelenggaraan Perpustakaan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten

dprd.slemankab.go.id – Pemerintah memiliki Peraturan Daerah baru terkait penyelenggaraan perpustakaan dan peraturan daerah terkait pengelolaan pasar kabupaten. Jajaran eksekutif dan legislatif sepakat dan menandatangani persetujuan bersama atas raperda dimaksud. Melalui serangkaian pembahasan, konsinyering, pandangan umum fraksi, sinkronisasi serta pendapat bupati, Selasa(2/7).

Disampaikan oleh H.R. Sukaptana, S.H. Pimpinan DPRD Kabupaten Sleman dari Fraksi Gerindra mengatakan hasil kerja rapat terkait raperda pengelolaan pasar. Pemerintah daerah memberikan perlindungan terhadap pedagang pasar atas rentenir atau bank plecit yang ada di pasar tradisional. Sebagai gantinya, pemerintah daerah melalui BPR Bank Sleman menawarkan kredit dengan persyaratan mudah, tidak berbelit-belit dan dengan bunga rendah.

Wakil ketua juga menyampaikan segera dibangunnya tempat ibadah, tempat ramah anak, serta tempat khusus merokok yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Mengenai sarana pasar kabupaten, beliau  menyampaikan produk khas Kabupaten Sleman seperti Batik Parijoto, Salak Pondoh, dan lain-lain perlu disediakan ruang tersendiri.

Terkait Perda Penyelenggaraan Perpustakaan, Bupati Sleman sependapat dengan gerakan “Sleman Membaca” dan memasukkan Jam Belajar Masyarakat dimasukkan dalam perda. Pihaknya telah menerima masukan dari pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan. Dengan dukungan semua pihak, pemerintah daerah segera menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan guna mendukung Sleman Smart Regency.

Terkait Raperda tentang pengelolaan pasar kabupaten, Beliau mengatakan penindakan bagi pemilik SITU (Surat Izin Tempat Usaha) yang menyewakan, menjual kepada orang lain dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.

Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa menurut Bupati Sleman sudah sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya kondisi saat ini, Perda tersebut sudah tidak sesuai dan relevan untuk diterapkan di desa.

© 2019, Humas (Afp/Yuk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*