Suryo Ndadari Gelar Syawalan Bersama Bupati Dan DPRD Sleman

dprd.slemankab.go.id – Paguyuban kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Sleman “Suryo Ndadari” mengadakan Halal bihalal yang dihadiri oleh Bupati Sleman Sri Purnomo, Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta dan jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Sleman di Malika Mall Room Sleman City Hall(13/6). Suryo Ndadari berasal dari gabungan 9 paguyuban, yaitu paguyuban sekretaris desa, perencanaan, kesejahteraan, pemerintahan, keuangan, pelayanan, tata usaha, dukuh dan kepala desa.

Kegiatan yang diikuti oleh 9 paguyuban terdiri dari 86 Desa ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahunnya dengan melibatkan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Sleman. Menurut Ketua Paguyuban Suryo Ndadari Lekta Manuri, S.T., acara ini bertujuan untuk mensinkronkan kaitannya pemerintahan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Sleman.

“Memang betul kaitannya pemerintahan desa secara birokrasi dibawah kendali pemerintah kabupaten. Dengan adanya acara ini agar tercipta harmonisasi antara pemerintah kabupaten Sleman dengan Pemerintah Desa”, ungkapnya.

Lekta Manuri mengatakan bahwa untuk saat ini Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang paling cepat merespon munculnya PP nomor 11 tahun 2019 tentang kenaikan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa dibandingkan kabupaten lain. Ia juga berharap agar Suryo Ndadari bukan hanya menjadi sebuah ‘wadah’ komunikasi tetapi juga dapat bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Slema, tambah Kepala Desa Sumberharjo, Prambanan tersebut.

Sri Purnomo menilai, koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Perangkat Desa merupakan hal yang perlu dipertahankan, pasalnya perangkat desa merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Sleman.

Ditemui di akhir acara Bupati sampaikan pembentukan Sekber (sekretaris bersama). Sekber bertujuan membantu, fasilitasi, menghimpun data dan informasi hasil kegiatan, dan menyusun laporan hasil kerjasama kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa yang dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 18.1/Kep.KDH/A/2019 tentang Sekretariat Bersama Pencegahan, Pengawasan, dam Penanganan Permasalahn Dana Desa. Keanggotaan sekber terdiri atas unsur kepolisian resor Sleman termasuk kepolisian sektor dan pemerintah Daerah kabupaten Sleman meliputi beberapa perangkat daerah terkait termasuk seluruh camat.

“Sekber merupakan bentukan dari tindaklanjut MoU antara Menteri Desa dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Kapolri. Tujuannya untuk pendampingan dana desa yang digelontorkan dari pemerintah pusat supaya perencanaanya tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan implementasinya tidak menyimpang dari perencanaan”, ungkap beliau.

© 2019 Humas DPRD (Afp, yuk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*