DPRD SLEMAN MENYAPA : BAHAS RAPERDA PENYELENGGARAAN PERIZINAN REKLAME

Raperda Perizinan Reklame

Set DPRD Sleman – Reklame merupakan salah satu wahana promosi yang paling banyak digunakan untuk mempromosikan produk atau kegiatan. Selain lebih efektif, promosi melalui media reklame ini jauh lebih murah dibandingkan dengan promosi menggunakan media televisi atau media lainnya. Perizinan penyelenggaraan reklame sebagai pintu masuk penayangan reklame, menjadi satu hal yang penting dalam rangka mewujudkan terlaksananya penyelenggaraan reklame yang tertib dan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, khususnya di kabupaten Sleman.

Penyelenggaraan perizinan reklame di Kabupaten Sleman perlu untuk ditata, diawasi, ditertibkan, dan dikendalikan sehingga penyelenggaraan Reklame dapat memenuhi aspek etika dan estetika, keselarasan dengan lingkungan, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tata nilai budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal tersebut di atas disampaikan oleh RB. Ramelan, SE sekalu ketua pansus II DPRD Kabupaten Sleman dalam acara dialog interaktif bersama Rakosa 105,3 FM pada Jum’at (5/4). Pansus II DPRD Kabupaten Sleman dibentuk sebagai alat kelengkapan DPRD guna membahas tentang raperda tentang penyelenggaraan perizinan reklame di wilayah kabupaten Sleman.

Anggota DPRD dari fraksi PDI P tersebut mengatakan bahwa raperda tentang penyelenggaraan perizinan reklame merupakan inisiatif dari DPRD. Raperda ini sangat penting sebagai regulasi penyelenggaraan perizinan reklame. “Ada sekitar 7000 reklame yang ada di kabupaten Sleman dan baru sekitar 300 reklame yang berizin, untuk itu perlu diatur penyelenggaraannya.” terangnya.

Ia mengatakan bahwa kabupaten Sleman merupakan pintu masuk dari wilayah kabupaten/kota lain baik dari barat maupun dari timur kota Yogyakarta. Disamping itu, kabupaten Sleman juga merupakan destinasi wisata baik lokal maupun mancanegara, maka perlu adanya penataan serta regulasi tentang perizinan penyelenggaraannya. Reklame ini untuk melindungi serta menata reklame sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Anggota yang turut hadir dalam dialog interaktif radio tersebut adalah Yani Fathu Rahman, S.Pd,I. Anggota DPRD Kabupaten Sleman dari fraksi PKS itu menyatakan bahwa raperda tersebut masih sebagai raperda permulaan. Sehingga dibutuhkan peran serta masyarakat dalam menyempurnakan raperda tersebut. “Untuk reklame sendiri pengawasannya dilakukan oleh DINPUPKP (Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman) serta penindakannya melalui Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP).” ungkap anggota pansus II tersebut yang juga sekretaris Fraksi PKS.

Peran serta masyarakat secara langsung yaitu agar melaporkan akan adanya reklame yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia juga menambahkan bahwa struktur reklame juga diatur, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah namun juga melindungi pelaku usaha khususnya penyelenggara reklame. “Apalagi musim politik seperti saat ini, pemasangan reklame yang asal-asalan dapat membahayakan pengguna jalan”. tambahnya.

Di dalam raperda penyelenggaraan perizinan reklame ini dimuat juga peran serta masyarakat guna mengawasi berbagai pelanggaran tentang penyelenggaraan reklame. Masyarakat dapat melaporkan ke satuan polisi pamong praja apabila menemukan papan reklame yang melanggar aturan. Masyarakat tidak dibenarkan mencopot reklame, karena pihak yang berwajib mengeksekusi papan reklame yang tidak sesuai aturan adalah satpolpp dengan rekomendasi dari dinas tata ruang dan dinas PU.

Terdapat dua jenis reklame yakni reklame dari sisi muatan serta reklame dari konstruksinya. Beberapa jenis reklame berdasar konstruksinya sering dijumpai papan reklame dengan sebagian konstruksinya melebihi atau melintang di badan jalan. Hal ini perlu diatur ditata dan ditertibkan tanpa merugikan penyelenggara reklame juga pengguna jalan.

Perlunya perubahan tentang perizinan reklame juga diusulkan dari anggota dewan. Disisi lain wisatawan dapat melihat reklame yang ditata dan juga kabupaten Sleman diharapkan mempunyai ciri khas dari Kabupaten Sleman. Raperda penyelenggaraan perizinan reklame ini berfokus pada perizinan penyelenggaraannya. Untuk itu komunikasi dengan dinas perizinan sangat sering dilakukan guna pembahasan dan penyempurnaan raperda.

Masyarakat sering mengeluhkan tentang perizinan reklame ini. Pada dasarnya perizinan penyelenggaraan reklame tidaklah sulit namun terkadang masyarakat langsung memasang reklame namun belum selesai pengurusan perizinannya. Yani Fathu Rahman, S.Pd.I juga mengatakan perlunya penanda atau semacam stiker bagi papan reklame. “Kami mengusulkan adanya stiker atau semacam penanda reklame yang sudah mendapat izin dari dinas perizinan. Untuk papan reklame yang belum diberi tanda tersebut yang nantinya perlu ditata”, imbuhnya.

RB. Ramelan, SE dan Yani Fathu Rahman, S.Pd.I mengatakan terdapat syarat-syarat perizinan penyelenggaraan reklame. Untuk perizinan memuat infrastruktur maupun konstruksi reklame sedangkan perizinan lainnya untuk penayangan materi reklame atau content reklame. Berdasarkan materi reklame diatur dalam raperda agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Seperti materi reklame tidak boleh mengandung unsur pornografi, sara, tidak melanggar ketertiban umum, serta untuk konstruksi reklame tidak membahayakan masyarakat di sekitarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk kelengkapan administrasi syarat perizinan juga cukup mudah seperti fotocopy KTP, akta pendirian perusahaan, serta mencantumkan surat pernyataan akan menanggung segala resiko dari penyelenggaraan reklame, serta surat pernyataan agar memindahkan reklame tersebut apabaila sudah selesai masa tayang reklame tersebut.

Salah satu tugas anggota DPRD Kabupaten Sleman adalah membuat raperda. Pembuatan raperda haruslah mengandung azaz pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, keadilan, kesamaan kedudukan hukum, sehingga peraturan daerah dapat komperhensif serta dapat dilakukan dan mencakup semua lapisan masyarakat. Raperda ini bukan untuk melarang penayangan reklame tetapi memberi masukan kepada eksekutif guna melakukan segala sesuatunya terkait penyelenggaraan tentang penyelenggaraan perizinan reklame.

Sebagai tujuan dibentuknya raperda ini yaitu mengatur perizinan penyelenggaraan reklame, dan menyempurnakan peraturan daerah yang sudah ada, juga mendorong pelaku usaha untuk terus mengembangkan potensi daerah serta turut serta memajukan daerah kabupaten Sleman.

© Yuki Afp

Suasana Live Talkshow Bersama Pansus II tentang Penyelenggaraan Perizinan Reklame
RB. Ramelan, S.E Ketua Pansus II tentang Penyelenggaraan Perizinan Reklame
Yani Fathu Rahman, S.Pd.I Anggota Pansus II tentang Penyelenggaraan Perizinan Reklame

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*