Penyampaian Pokok Pokok Pikiran DPRD di Acara Forum Konsultasi Publik RKPD 2020

setdprd.slemankab.go.id – 21/1/2019 – H. Sofyan Setyo Darmawan, S.T., M.Eng. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman tahun 2020 di Aula Bappeda Kabupaten Sleman. Forum Konsultasi Publik untuk melaksanakan amanat Permendagri No 86 tahun 2017 sebagai salah satu tahapan penyusuan RKPD 2020 sedangkan tujuan Forum Konsultasi Publik ini untuk menghimpun aspirasi atau harapan dari pemangku kepentingan terhadap tema dan prioritas pembangunan tahun 2020, yang akan digunakan untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sleman tahun 2020. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman mengatakan tema Pembangunan Sleman 2020 yaitu “Menetapkan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Sleman yang Berbudaya”.

Disaat yang bersamaan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman H. Sofyan Setyo Darmawan, S.T., M.Eng. menyampaikan Pokok pokok pikiran DPRD untuk RKPD tahun 2020. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota, DPRD melalui Badan Anggaran sebagai alat kelengkapan DPRD mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-pokok Pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan permasalahan yang masih dihadapi dan isu-isu strategis yang ada  dan menurut DPRD sangat relevan untuk digarap pada tahun 2020 yang merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam rangka perencanaan tahun 2020  menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran sebagai berikut:

  1. Upaya menurunkan kemiskinan tidak hanya sebatas mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin tetapi juga mencakup penurunan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Sleman agar terus melakukan evaluasi mengenai capaian pembangunan dalam tiap tahun atau pembangunan jangka pendek. Sedangkan dalam jangka menengah, maka perlu diperhatikan mengenai pencapaian visi pembangunan jangka menengah yang perlu mendapatkan koreksi lebih lanjut.
  2. Upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan ketersediaan sumberdaya dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran pemerintah, dengan mengalihkan pengeluaran yang tidak produktif dan memperbesar pengeluaran yang dinikmati oleh sebagian besar masyarakat. Selain itu juga menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan bagi masyarakat miskin, sehingga mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada dan mampu berkontribusi secara optimal dalam proses pembangunan.
  3. Tema–tema pembangunan yang mengusung tema-tema pemerataanpertumbuhan ekonomi dan pemerataan infrastruktur pembangunan fisik sangatperlu diutamakan sebagai bentuk mendorong keadilan sosial dan keadilan ekonomi.Oleh karena itu, harapan yang bisa dilakukan adalah melakukan koreksi atas pencapaian visi-misi pembangunan, khususnya jangka menengah yang memprioritaskan pada program-progran yang lebih pro poor, pro growth dan projob tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal Sleman.
  4. Persoalan disparitas ekonomi, sosial, dan infrastruktur pembangunan kawasan pedesaan menjadi fokus utama isu pembangunan antar kawasan yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur bagi kawasan–kawasan pertumbuhan lambat.Pemerintah harus memberikan porsi seimbang dalam pembangunan infrastruktur,bahkan lebih kepada kelompok rentan yang bisa setiap saat terjerumus dalam kelompok miskin.
  5. Setiap pengalokasian Belanja Daerah diharapkan dapat bersinergis dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan disparitas pembangunan antar wilayah atau mereduksi ketimpangan antar wilayah.
  6. Proporsionalitas Belanja Langsung harus lebih banyak diarahkan untuk Belanja Publik atau belanja yang dampak dan benefitnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.
  7. Belanja Langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
  8. Program 1 Desa 1 Wisata

             – Wisata Alam

             – Wisata Ekonomi Kreatif

             – Wisata Kuliner

 (afp)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*