Pengelolaan Pemukiman dan Infrastruktur menjadi Pokok Bahasan Kunker Pati Ke Sleman

setdprd.slemankab.go.id – 21/1/19 –  Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Sleman  tentang Pengelolaaan Pemukiman dan Infrastruktur.  Penerimaan kunjungan kerja tersebut dilaksanakan pada puhari Senin tgl 21 Januari 2019 pukul 11.30, bertempat di ruang panitia DPRD Kabupaten Sleman. Suwarni S.E. selaku pimpinan rombongan komisi C DPRD Kabupaten Pati menyampaikan maksud dan tujuan rombongan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Sleman, tidak lain adalah untuk silaturahmi dan sharing tentang penataan perumahan dan pemukiman beserta infrastruktur. Suwarni juga menyampaikan sangat tertarik sharing tentang penataan perumahan dan pengelolaan pemukiman serta infrastrukturnya yang tentunya berkaitan langsung dengan ketugasan komisi C, “tambahnya. Ketua Komisi C Danang Maharsa S.E. dan Untung Basuki Rahmat, S.Ag. (anggota Komisi C) menjelaskan pengelolaan penataan pemukiman dengan anggaran melalui BKK (Bantuan Keuangan Khusus), BKK yang semula dengan anggaran Rp.30 M kini pada tahun 2018 sudah mencapai Rp.50 M.

Ditambah dengan dana stimulan dari BPD dengan alokasi dana bantuan untuk rehab rumah sebesar Rp. 15 juta, bantuan Rp. 2,5 juta untuk kakus atau jamban, dan lain-lain. Tentu dengan syarat dan ketentuan sesuai peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Sleman. Danang Maharsa menambahkan bahwa peran komunikasi antara dewan dengan kepala desa haruslah terjalin harmonis dan kedekatan para pamong desa merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan BKK tersebut.  Dari 86 desa yang ada di Kabupaten Sleman, terdapat 76 desa yang sudah mengajukan anggaran BKK tersebut. Dana BKK berbasis Desa dan bukan dewan, jadi teknis pencairannya dengan anggaran berasal dari Kabupaten dan apabila disetujui maka desa akan mendapatkan bantuan keuangan khusus tersebut. UBR panggilan akrab Untung Basuki Rahmat menambahkan bahwa terdapat desa yang tidak mendapat bantuan keuangan khusus tersebut. Ketua komisi C menyatakan bahwa dana BKK merupakan hasil kecermatan dan kejelian dari para anggota dewan dalam mencermati peraturan dan undang-undang desa. Melalui forum komunikasi dengan mengundang bagian hukum dan ahli hukum maupun staf ahli agar dicarikan payung hukumnya. Disela-sela tanya jawab dan dialog, disampaikan bahwa diSleman anggota DPRD juga melaksanakan PH atau public hearing, kegiatan yang  di DPRD kabupaten Pati belum ada bahkan tidak dianggarkan. Selain itu pertemuan tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan antar dewan apalagi kunjungan kerja ke Jawa Tengah merupakan agenda terbanyak dari daerah lain, tambah Untung Basuki Rahmat, S. Ag. (yuki)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*