Audiensi Pansus 1 terkait Raperda Toko Modern

Setdprd.slemankab.go.id — 23/9/2018, Pansus 1 DPRD Kabupaten Sleman yang menangani tentang Rancangan Peraturan Daerah dalam penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan menerima audiensi yang diwakili dari belasan orang yang mengatas namakan Forum Peduli Pasar Rakyat (FPPR) ini diterima langsung oleh H. Surana Ketua Pansus 1, Arif Kurniawan, S.Ag., M.Si. wakil ketua Pansus 1, H. Wawan Prasetya, A.Md. Danang Sulistya Hariana, Sri Riyadiningsih, S.Pd. dan RB. Ramelan, S.E. anggota Pansus 1, dan di damping oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Dra. Tri Endah Yitnani, M.Si, dan jajarannya. FPPR mendatangi kantor DPRD bermaksut untuk menanyakan regulasi terkait Raperda yang tengah di godok Tim Pansus 1 DPRD Kabupaten Sleman  tentang Perizinan Pusat perbelanjaan dan Toko swalayan.

FPPR dan para pedagang kelontong menolak dengan adanya wacana Raperda tersebut, karena akan berdampak bagi perekonomian pedagang pasar Tradisional atau toko kelontong. Raperda tersebut menyebut adanya pemangkasan jarak radius antara minimarket waralaba dengan pasar tradisional yang sebelumnya 1000 meter menjadi 500 meter yang tercantum pada pasal 9 ayat (1) huruf a angka 3 dan pasal 10 ayat (1) huruf a angka 4 diatur sebagai berikut Supermarket, department store hypermarket dan grosir berbentuk perkulakan paling dekat 1500m dari pasar rakyat, minimarket waralaba dan minimarket cabang di pusat pelayanan lingkungan paling dekat 1000 m dari pasar rakyat dan minimarket waralaba dan minimarket cabang di non Pusat pelayanan lingkungan paling dekat 500m dari pasar rakyat.

Anggota Forum Pemantau Independent (Forpi) Sleman juga mengungkapkan bahwa sebelum di tetap kan menjadi Perda, pihaknya menghimbau untuk mencermati Keputusan Bupati No 6 tahun 2018 tentang Penghentian Sementara Pendirian Toko Modern Berjejaring Nasional di wilayah Kabupaten Sleman, mengingat masih banyak Toko berjejaring yang masuk dalam daftar, ada ratusan took jejaring menurut data dan harusnya kkena moratorium sesuai keputusan Bupati Sleman.

Menanggapi Hal tersebut ketua pansus 1 H. Surana mengatakan “pihaknya menerima aspirasi tersebut, dan akan mengkaji ulang regulasi dalam Reperda tersebut, nanti juga akan diambil jalan tengah nya”, jika Raperda tersebut disahkan pihaknya akan benar-benar mengawasi keberadaan toko jejaring yang ada di Kabupaten Sleman, bila perlu pihaknya tidak segan akan mengambil langkah tegas jika terjadi pelanggaran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*