Pendapat Bupati atas Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Sleman tentang UMKM dan Minuman Beralkohol

7 Desember 2017 – dprd.slemankab.go.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman yang dihadiri sekitar 30 anggota dewan, dan 50 dari eksekutif di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Sleman. Rapat Paripurna ini tentang Raperda Inisiatif DPRD, dan Mendengarkan pendapat Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Pengawasan Pengendalian Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Serta Pelarangan Minuman Beralkohol. Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Sleman tentang UMKM merupakan salah satu bukti kepedulian dan juga merupakan bentuk komitmen dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecilm dan Menengah agar terus berkembang sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat dan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Peredaran , Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol merupakan instrument regulasi daerah yang digunakan sebagai sarana dan upaya pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengendalikan peredaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol. Pengendalian minuman beralkohol senantiasa harus dilakukan dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan norma agama maupun social. Beberapa tindak kejahatan yang terjadi banyak dipicu akibat pengaruh negative dari konsumsi minuman beralkohol. Karena itu sudah selayak nya Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil langkah konkret terhadap pengendalian peredaran penjualan dan penggunaan minuman beralkoholyang diikuti langkah penegakan regulasi yang berkesinambungan.

Selanjutnya berikut pendapat Bupati atas kedua Raperda Inisiatif DPRD :

A. Raperda tentang Pemberdayaan UMKM :

  1. Prinsip dalam pembentukan peraturan daerah adalah materi yang diatur merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan. Berdasarkan prinsip tersebut, maka agar dicermati kembali bahwa substansi pengaturan dari raperda UMKM untuk disesuaikan dengan kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran huruf Q angka 7 dan 8 undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa lingkup kewenangan pemerintah Kabupaten adalah pemberdayaan usaha mikro dan pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil, sehingga rancangan peraturan daerah ini agar disesuaikan. Hal ini penting agar program-program yang akan dilaksanakan Pemrintah Daerah di bidang pemberdayaan usaha mikro sesuai dengan substansi dalam raperda dan aplikatif dengan program kegiatan yang ada.
  2. Ketentuan pembiayaan dan penjaminan agar ditinjau kembali, Karena berdasarkan peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2008 tetang Lembaga Penjaminan, permasalahan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dan Provinsi.
  3. Pengaturan pembiayaan dan penjaminan oleh lembaga yang bukan merupakan lingkup kewenagan pemerintah Kabupaten untuk dihapus
  4. Pengaturan pembiayaan dan penjaminan agar diatur lebih jelas bagaimana implementasinya, sehingga memudahkan perangkat daerah dalam melaksanakannya.
  5. Mohon dapat dijelaskan terkait Pasal 26 bahwa “lembaga penjaminan dan masyarakat dapat langsung memberikan pembiayaan dan permodalan.”
  6. Mengingat raperda ini bersifat pemberdayaan UMKM, kami mengusulkan agar ketentuan sanksi administrasi untuk dihapus.

B. Raperda tetang pengawasan dan Pengendalian Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, serta Pelarangan Minuman Oplosan:

  1. Ketentuan Pasal 11, dalam ketentuan tersebut norma yang diatur bersifat terbuka karena dapat ditafsirkan selain dari tempat yang diatur dalam lokasi tersebut peredaran minuman beralkohol diperbolehkan. Padahal dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013, minuman beralkohol itu dilarang kecuali pada tempat-tempat yang diatur seperti hotel, bar, dan restoran. Atas dasar hal tersebut kami mengusulkan agar pengaturan normanya sebagai berikut : “setiap orang pribadi atau badan dilarang menjual minuman beralkohol, kecuali di hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5 dan restoran bintang 3, bintang 4 dan bintang 5. Dengan pembatasan tersebut maka pada prinsipnya seluruh lokasi dilarang kecuali pada tempatyang telah ditetapkan.
  2. Ketentuan mengenai format laporan realisasi peredaran penjualan minuman beralkohol debagimana diatur dalam Pasal 14 ayat(3) kami usulakn untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati, bukan sebagai lampiran peraturan daerah.
  3. Subyek hokum sebaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) agar diubah menjadi “setiap orang atau pribadi atau badan.”
  4. Penggunaan istilah agar konsisten, apakah menggunakan istilah “memperdagangkan” atau “mengedarkan” sebagaimana tersebut dalam pasal 13 dan Pasal 14. Hal ini penting mengingat secara operasional kedua istilah tersebut mempunyai makna dan konsekuensinya yang berbeda.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*