Monitoring Lanjutan Komisi A Terkait Seleksi Perangkat Desa

dprd.slemankab.go.id,  SLEMAN – Jumat 5 Juni 2017. Monitoring lanjutan Komisi A DPRD Kabupaten Sleman terkait dengan seleksi calon Perangkat desa, di Desa Purwomartani 7 Juni 2017. Pagi pukul 08.00 Komisi A yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A Nuryanta, juga di dampingi Rahayu Widi Chahyani, S.H., M.M. (Sekretaris), Sri Riyadiningsih, S.Pd. (Anggota), Andreas Purwanto (Anggota), Farida Fuatwati (anggota), Nuril Hanifah (anggota), Ida Suryanti, S.T. (anggota), H. Hendrawan Astono, S.Si. (anggota), dan H. Suwarno, S.IP. (anggota). Terkait hasil Monitoring komisi A sebelumnya test pada tanggal 7 Juni 2017 merupakan serangkaian tes seleksi calon perangkat desa. Berikut hasil dialog antara dewan dengan panitia seleksi calon Perangkat Desa. Tes paraktik Komputer menggunakan perangkat dan ruangan beserta pelengkap lainnya di SMPN 3 Kalasan. Untuk pelaksanaan ujian praktik komputer dilaksanakan secara mandiri, panitia tidak melibatkan lembaga diluar panitia. Koreksi juga langsung hari itu juga dan lansgung ditampilkan hasil test praktik komputer. Peserta yang lolos 8 peserta, dari 16 peserta total kesulurahan, calon Kepala Padukuhan ada 7 peserta, yang lolos hanya 1 peserta, untuk Sekretaris Desa ada 3 peserta, Kaur Pemerintahan 3 peserta, Kaur Pelayanan 3 peserta.

Ketua Komisi A Nuryanta mengatakan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan ini harus dikawal, apakah berjalan dengan baik, apa kendalanya, apa kekurangannya dan bagaimana hasilnya, kita harus ikut berpartisipasi. Misalkan ada kekurangan, Panitia seleksi calon perangkat desa atau warga bisa memberi masukan supaya kedepan bisa di tindaklanjuti dan bisa bejalan sesuai harapan untuk kedepannya, karena semua pihak pasti ingin semua nya lancar dan adil tidak ada yang mau terjadi gesekan atau terjadi hal yang tidak di inginkan.

Fungsi dari Musyawarah Desa sendiri untuk melindungi warga asli daerah tersebut, yang disyaratkan di Undang-Undang sekarang hanya WNI usia 20-42 tahun, kekhawatirannya adalah jika di sebuah desa kebanjiran pendaftar dari luar Desa tersebut, bisa menjadikan konflik kedepannya. Tapi jika ada masukan yang lebih baik dari Musyawarah Desa atau lainnya, kami tidak menutup diri.

Terdapat beberapa masukan atau pendapat dari panitia seleksi calon Perangkat Desa, berikut  beberapa masukan tersebut :

  1. Terdapat perbedaan yang di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, di Kabupaten Bantul ada perlindungan lebih untuk calon Perangkat Desa, jika calon sudah memiliki suara banyak di Musyawarah Desa, untuk segera mengembalikan berkas jika tidak ada denda 25jt. Mengenai Musyawarah Desa banyak calon yang mempunyai keahlian tapi berguguran karena minim suara di Musyawarah Desa .
  2. Terkait di Musyawarah Desa, memperoleh suara minimal 5 sangat lah sulit apalagi peserta belum pernah bersosialisasi atau berkomunikasi dengan baik di lingkungan Kelurahan atau Lembaga Desa. Sebaliknya jika kalau peserta tidak pandai, tidak memiliki keahlian khusus, tapi selalu bersilaturahmi komunikasi baik dengan Lingkungan kantor Balai Desa bisa mendapatkan suara yang lebih baik di Musyawarah Desa. Terkait dengan tes praktik komputer bisa diberlakukan penilaian dengan grade jangan mengggunakan nilai 0 atau 100, tapi bisa menggunakan nilai 10 25 50 75 100, sesuai hasil dan sejauh mana peserta bisa mengerjakan tugas.
  3. Terdapat kasus di Desa Purwomartani kemarin saat tes komputer, saat mebuat surat atau ketikan undangan bisa diselesaikan dengan lancar, tapi saat tahap akhir pada saat tahap print, salah satu peserta kesulitan saat memerintahkan print, mungkin belum pernah atau tidak tau caranya print, alhasil nilai menjadi 0 karena tidak bisa sampai print.
  4. Masalah pada ujian praktik komputer di desa-desa SDM nya sangat bervariasi, alangkah baiknya kalo ujian praktik komputer difasilitasi dari Kabupaten, dan untuk bobot materi lokal atau muatan lokal bisa di tingkatkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*