Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati TA 2016

       dprd.slemankab.go.id,  SLEMAN – Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sleman, Tahun Anggaran 2016 disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa yang digelar pada hari ini Rabu 3 Mei 2017, di Ruang Paripurna DPRD. Rapat Paripurna Istimewa dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Haris Sugiharta didampingi Wakil-Wakil Ketua DPRD dihadiri anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati Sleman, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sleman Tahun Anggaran 2016 disampaikan kepada DPRD Kabupaten Sleman dalam rapat Paripurna DPRD pada tanggal 21 Maret 2017, dan telah ditindaklanjuti oleh DPRD dengan membentuk Panitia Khusus yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2017, tentang Pembentukan Panitia Khusus I, II, III, dan IV Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sleman Tahun Anggaran 2017. Dasar pencermatan LKPJ Bupati Sleman Tahun Anggaran 2016 ini tentunya mendasari atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang ditindaklanjuti dengan rencana stategis (Renstra) pada satuan kerja perangkat daerah serta Kebijakan Umum Anggaran, dengan mengkolaborasikan masukan-masukan dari panitia khusus DPRD, akademisi, dan tanggapan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sleman. Inilah yang kemudian kami jadikan dasar acuan dan pencermatan terhadap LKPJ Bupati Sleman dalam  menilai kinerja yang dilakukan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

       Dalam rangka untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD mendapatkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam hal evaluasi kinerja eksekutif yang tertuang dalam LKPJ Bupati Sleman Tahun Anggaran 2016, DPRD sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah  wajib memberikan saran, evaluasi serta pengarahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan  daerah sehingga kinerja pemerintah dalam membangun Kabupaten Sleman dapat meningkat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan visi untuk menuju masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency pada tahun 2021 dapat terwujud. Dalam sambutannya, ketua DPRD menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah banyak  mendapat penghargaan di berbagai bidang, ini semua tak lepas dari kinerja Bupati beserta jajarannya yang telah bekerja keras dalam rangka membangun dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sleman. DPRD Kabupaten Sleman menyampaikan masukan dan catatan-catatan strategis yang disampaikan dalam pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2016  yang terbagi dalam 4 bidang, Bidang Pemerintahan, Bidang Keuangan, Bidang Pembangunan dan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*