Paripurna Penandatanganan Persetujuan Bersama 4 Raperda Menjadi Perda

dprd.slemankab.go.id,  SLEMAN – 10 Mei 2017. Rapat Paripurna penandatanganan 4 Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah digelar hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 jam 19.00 WIB, dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Anggota Forkompinda dan Pimpinan OPD, 4 Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah adalah :

1. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum

2. Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa

3. Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021

4. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang

Setelah melalui serangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Darah oleh Pansus DPRD, Nota Pengantar Bupati, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, dilanjutkan Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi terhadap Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi, banyak masukan saran dan usulan demi kesempurnaan raperda tersebut. Rapat Kerja dalam rangka sinkronisasi, telah diperoleh kesamaan pandangan, pendapat dan kesepakatan atas beberapa substansi, antara lain :

1. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum

 pelaksanaan penyetoran modal PDAM Sleman akan dilaksanakan dalam jangka waktu 9 tahun dan menyesuaikan  dengan kemampuan keuangan daerah

 pelindungan dan pemanfaatan sumber air di Kabupaten Sleman untuk dibuatkan Regulasi

 kewajiban penyetoran laba bersih kepada Pemda dilaksanakan oleh PDAM Sleman apabila telah memenuhi cakupan layanan sebesar 80% dari jumlah      penduduk dalam wilayah administrasi Kabupaten Sleman

 terhadap 6000 sambungan rumah warga Sleman di daerah perbatasan yang dikelola PDAM Tirtamarta Yogyakarta segera dapat diambil alih oleh              PDAM Sleman. Hal tersebut dilakukan melalui komunikasi dengan PDAM Tirtamarta untuk memperoleh alternatif solusi yang saling menguntukan.

2. Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, ditambahkan ketentuan bahwa “dalam hal terdapat kekosongan jabatan kepala desa lebih dari 1 tahun, Bupati memajukan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa”. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

3. Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021, pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD akan dilakukan pengendalian agar pelaksanaannya sesuai dengan yang telah direncanakan dalam dokumen RPJMD setiap tahunnya, melalui penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahunan

4. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang

– Penyelenggataan tera/tera ulang akan diatur dalam kebijakan daerah di bidang perdagangan

– pemenuhan pelayanan pos tera di setiap pasar tradisional

Dengan ditetapkannya  4 Raperda tersebut, diharapkan pendistribusian air bersih kepada masyarakat melalui penyambungan sambungan rumah sesuai dengan target yang telah di tetapkan dapat terlaksana dengan baik, Penyelenggaraan Pemilihan, Pemberhentian Kepala Desa, PerencanaanPembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dapat berjalan lancar dan optimal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*