PARIPURNA PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2016

         

          Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sleman Tahun Anggaran 2016 disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sleman, yang diselenggarakan tanggal 21 Maret 2017 di Ruang Paripurna DPRD Sleman.

          Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Haris Sugiharta, didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD, R.Inoki Azmi Purnomo, S.Ag, H.Sofyan Setyo Darmawan, ST., M.Eng, dan HR. Sukaptono, SH. Dihadiri oleh anggota DPRD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

          Ketua DPRD Sleman, Haris Sugiharta dalam sambutannya mengatakan, bahwa sesuai amanat Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggunggjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 154 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu secara normatife LKPJ memiliki arti penting bagi penyelenggaraan pemerintah daerah.

          Bupati Sleman, Drs.H.Sri Purnomo, M.Si dan Wakil Bupati Sleman, Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes, dalam sambutan yang disampaikan secara bergantian menyampaikan bahwa, arah pembangunan dan pelenggaraan pemerintah disesuaikan dengan program pembangunan pemerintah pusat agar selaras dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang disebut nawacita. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2016 diarahkan untuk melaksanakan 15 sasaran yaitu pertama, meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan daerah; kedua, meningkatkan kemandirian keuangan daerah; ketiga, meningkatkankualitas pelayanan publik; keempat, meningkatkan kesehatan masyarakat; kelima, meningkatkan kualitas pendidikan dan aksesbilitas pendidikan; keenam, meningkatkan pertumbuhkan ekonomi; ketuju, meningkatkan daya saing sektor periwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian; kedelapan, meningkatkan kesempatan kerja; kesembilan, meningkatkan sarana prasarana perekonomian; kesepuluh, menurunkan kemiskinan; kesebelas, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana; keduabelas, meningkatkan kualitas lingkungan hidup; ketigabelas, meningkatkan perlindungan terhadap perlindungan terhadap perempuan dan anak; keempatbelas, meningkatkan kerukunan masyarakat; dan kelimabelas, meningkatkan apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya.

           Pelaksanaan pembangunan di tahun 2016 sesuai dengan kebijakan, berdasarkan ketersediaan sumber daya, kondisi lingkungan, dan prioritas serta sasaran. Pengambilan kebijakan dilakukan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah angar arah pembangunan tahun 2016 dapat tercapai sesuai dengan pelaksanaan 255 program dan 2.332 kegiatan yang telah ditetapkan.

          Sedangkan realisasi APBD tahun 2016, pendapatan daerah mencapai Rp 2.329 T atau 106,68% dari target Rp 2,183 T. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi berhasil mendorong peningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 11,60% dari Rp 643,130 M pada tahun 2015 menjadi Rp 717,77 M pada tahun 2016. Belanja mencapai Rp 2,464 T atau 92,91% dari target Rp 2, 652 T, sedangkan pembiayaan penerimaan sebesar Rp 479,716 M dan pembiayaan pengeluaran sebesar Rp 15,598 M, sehingga pembiayaan netto ,mencapai Rp 464, 118 M.

          Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 tahun dilaksanakan dalam rangka mencapai visi terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintergrasinya sistem e-goverment menuju smart regency (kabupaten pintar) pada tahun 2020. Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan 6 misi yaitu (1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat; (2) meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat; (3) meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan; (4) memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana, sumber daya alam, penataan ruang dan lingkungan hidup (5) meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional (seimbang); dan (6) Meingkatkan aplikasi dan integrasi sistem e-goverment melalui tahapan berkelanjutan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*