KOMISI A DPRD KABUPATEN BELITUNG, MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA TENTANG MUSRENBANG

              dprd.slemankab.go.id,  SLEMAN – Komisi A DPRD Kabupaten Sleman, menerima kunjungan kerja dari Komisi A DPRD Kabupaten Belitung, mengenai peran serta DPRD dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).  Hadir menerima kunjungan kerja Wakil Ketua DPRD R.Inoki Azmi Purnomo, S.Ag. Pimpinan Komisi A DPRD Sleman  Nuryanta (Ketua), Danang Sulistya Haryana (Wakil Ketua) dan Rahayu Widi Cahyani, S.H., M.M. (Sekretaris) dan Anggota Komisi A.  Turut mendampingi penerimaan perwakilan dari BAPPEDA Sleman (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kepala Sub Bagian Keuangan, Heribertus Riswidodo, S.E., M.SE dan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Setda.Kabupaten Sleman,  Sumiyatun, SH.MH di Ruang Komisi A DPRD Sleman, Kamis 09 Maret 2018.

            Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Belitung, Budy Prastiyo, S.T., M.T. yang memimpin kunjungan kerja berjumlah 10 anggota, menyampaikan  maksud dan tujuan ke DPRD Sleman dalam rangka mencari masukan mengenai peran serta DPRD dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dari tingakat Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten.

            Wakil Ketua Komisi A DPRD Sleman, Danang Sulistya Haryana mengatakan Rencana Pokok-Pokok Pikiran DPRD sendiri lahir sebagai bentuk kewajiban anggota DPRD untuk menyerap, menghipun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui hasil dari reses anggota dan selanjutnya Badan Anggaran akan menyusun pokok-pokok pikiran DPRD serta menyampaikan ke  kepala daerah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrebang). Pokok-pokok pikiran DPRD tercantum pada Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, yang menyatakan salah satu tugas Badan Anggaran DPRD adalah “memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD.Untuk sistem reses yang diterapkan di DPRD Sleman sendiri yaitu dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan sekali setelah sidang dan menghadirkan 100 warga masyarakat setiap kali pertemuan di daerah pemilihannya.

            Dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sleman, disamping usulan perencanaan pembangunan melalui Musrenbang,  DPRD Kabupaten Sleman bersama dengan Eksekutif melakukan inovasi baru yaitu dengan  Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa, hal tersebut  diatur  dengan peraturan Bupati Sleman. Bantuan keuangan kepada desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*