ENAM RAPERDA DIPENGHUJUNG TAHUN

DPRD Sleman secara maraton membahas 6 raperda untuk merealisasikan hasil prolegda Tahun 2014 diantaranya adalah enam raperda tentang

  1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
  3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
  4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
  5. Izin Pemanfaatan Ruang
  6. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Setelah secara terus menerus di bahas dalam rapat kerja dan Paripurna Dewan yang dilaksanakan Rabu 31 Desember jam 09.00 jawaban Bupati dilanjutkan dengan sinkronisasi antara Pandangan Umum Fraksi dan Jawaban Bupati akhirnya Rabu jam 16.30 penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati Sleman yang di tanda tangani oleh Drs. Sri purnomo, M.Si dan Haris Sugiharta Ketua DPRD Sleman disaksikan seluruh perwakilan Fraksi dan anggota dewan serta eksekutif di Ruang paripurna Rabu 31 Desember 2014.

Penandatanganan enam Raperda
Penandatanganan enam Raperda

Sebelum ditandatangani persetujuan, di awali pembacaan hasil rapat sinkronisasi oleh wakil ketua Dewan H.Sofyan Setyo Darmawan, ST.M.Eng, yang menyatakan bahwa pembicaraan dalam rapat kerja sinkronisasi terhadap ke-6 Raperda dimaksud, baik dari materi maupun substansi  dapat diterima,  namun ada beberapa catatan Dewan yang harus mendapatkan perhatian  sebagai berikut :

Terkait Raperda Perubahan Perda Nomor 7 Tahun  2009 tentang penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil :

    1. KTP-elektronik untuk lansia dilakukan bekerjasama dengan kecamatan, dengan mendata jumlah lansia secara pro aktif/jemput bola/door to door.
    2. Disepakati pengurusan penyelesaian KTP-elektronik maksimal 7 (tujuh) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Terkait Raperda Perubahan Perda Nomor 1 Tahun  2011 tentang Pajak Hotel dan  Perubahan Perda Nomor 2 Tahun  2011 tentang Pajak Restoran.

    1. Alokasi hasil penerimaan pajak untuk kegiatan pariwisata dan wajib pajak yang tertib pembayaran dan pembukuan ditetapkan paling banyak sebesar 5 %.Selanjutnya mekanisme pengalokasian dana tersebut akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
    2. Untuk pengembangan pariwisata dialokasikan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman (DPUP).

Terkait Raperda Perubahan Perda Nomor 5 Tahun  2011 tentang Bangunan Gedung dan Raperda tentang Izin Pemanfaatan Ruang :

    1. Agar instansi terkait tegas dalam menegakkan perda terutama terhadap bangunan yang tidak berizin, jika perlu dilakukan shock therapy dengan merobohkan bangunan yang melanggar aturan tersebut.
    2. Agar instansi terkait mengevaluasi perizinan yang telah diterbitkan terhadap bangunan-bangunan yang telah berdiri, namun masih menyisakan permasalahan dengan masyarakat sekitarnya.
    3. Instansi teknis agar memperketat pengeluaran perizinan,  sesuai dengan tata ruang dan menggunakan peta Citra Satelit yang selalu di update, sehingga sesuai peruntukannya.

Terkait Raperda tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

Bahwa pengelolaan sampah dan limbah berbahaya yang berasal dari kegiatan rumah tangga, belum diatur dalam raperda ini, sehingga perlu menjadikan perhatian serius  bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu segera dibuat raperda yang mengakomodir  permasalahan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*