PEDOMAN PASTI MENYANGKUT SCHEDULE

Publik hearingKalau menyangkut Pedoman tentu hal ini berkaitan dengan teknis, bukan normatife, yang menyangkut hal-hal aplikasi teknis dan menyangkut schedule.
Hal ini disampaikan Hamim dari Forum Komunikasi PKM/LKM Sleman saat mengahadiri Publik hearing dalam rangka pembahasan Raperda Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Ruang Paripurna DPRD Sleman, Senin 17 Februari 2013.
Selanjutnya Hamim juga menambahkan bahwa musrenbang belum tertuang dalam raperda sebagai sumber pembangunan menyangkut PAD dan PADes.
Kemudian dalam Konsiderans belum memuat UU Desa dan UU Keistimewaan, dimana posisi Pemda dan kabupaten rancu terkait desentralisasi dan dekonsentralisasi. Terkait batas desa sangat abu-abu batasnya, tidak jelas. Dalam hal penanggulangan kemiskinan diharapkan setiap Desa dari APBDes harus mengalokasikan sebagian untuk Penanggulangan Kemispublik hearing 6kinan.
Dalam Publik hearing yang dihadiri anggota pansus I pembahas Raperda Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa dan unsur Pemerintah Desa, LSM dan Dinas terkait tersebut dibuka H. Koeswanto SIP Ketua DPRD Sleman di moderatori ketua Pansus Nurcholis, SIP, M.Si. didampingi Wakil Ketua Ngabidah, SIP. Dalam sambutannya Nurcholis mengatakan bahwa Perda Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa masih mengacu pada UU Desa yang lama, belum diperbaharui. Harapannya perda ini akan dapat diimplementasikan di desa mengingat selama ini hanya formalitas, tidak dibangun sesuai perencanaanpublik hearing 2.
Aris Munandar dari Forum Badan Kerjasama Desa se-Kabupaten Sleman menanggapi bahwa di dalam Perda ini sudah diatur, akan tetapi ada UU yang lebih tinggi yang telah terbit yaitu UU Keistimewaan dan UU Desa. Kami selaku PNPM, yang bekerja di lapangan, bekerja sesuai program dari pusat sebagai pendampingan. Mungkin tidak, kegiatan kami dimasukkan dalam perda ini. Kami harus mengacu pada RPJMDES, padahal dalam pembuatan RPJMDES kami belum dilibatkan.
publik hearing 3Artoni Swasti Kasi Ekobang Kecamatan Depok menanggapi Raperda Pedoman Rencana Pembangunan Desa ini antara lain dalam Pasal 10 ayat 2 bahwa musrenbang, sesuai tata urutan kelembagaan desa. Sehingga terkesan tertata dengan baik missal a. pemerintah desa. B. kelembagaan desa. Harus disebutkan satu persatu item. Misalnya, dukuh sebagai perangkat atau dukuh sebagai pimpinan wilayah, dimana dibawahnya ada dukuh, PKK, Karang Taruna, LPMD, RT, RW. Dimana masuknya PNPM, baik perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya bagaimana sanksi apabila desa tidak melaksanakan sesuai rencana. Artinya apabila tidak terdapat sanksi dalam raperda, maka desa yang tidak melaksanakan musrenbang dianggap biasa-biasa saja, oleh karena itu kami mengharapkan perlu dimasukkan sanksi dalam Raperda tersebut.
Dina, dari IRE Jogjakarta mengatakan terkait UU Desa, maka perda ini akan banyak perubahan. Sesuai amanat UU tersebut, desa memiliki banyak kewenangan, jadi ada banyak hal yang akan dapat dilaksanakan oleh desa, dengan dibatasi oleh PP. sedangka PNPM adalah program, jadi tidak terlembagakan, dia bukan bagian yang harus masuk dalam rencana desa. Seharusnya pedoman perencanaan harus menjadi satu satunya pedoman bagi setiap program kerja, jadi program kerja yang akan masuk yang harus menyesuaikan, bukan rencana yang harus masuk.
Ani, Yayasan Satu Nama mengkritisi antara lain Pasal 3 harus memasukkan unsur kesetaraan. Kemandirian masuk dalam poin UU Desa. Gotong royong masuk dalam prinsip pengelolaan desa. Kearifan local. Sumber daya. Dalam perencanaan harus memasukan itu. UU Desa lebih komplit, acuan harus kesana. Terkait integrasi dalam pelaksanaan musrenbang. Desa, dalam musrenbang, sangat variatif, tergantung rencana pembangunan desa, pusat tidak boleh lagi campur tangan. Karena tiap desa berbeda.Asf

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*