MENANTI HADIRNYA PERANTURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MELAYANI

MENANTI HADIRNYA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MELAYANI

Ir. H. Noor Sasongko, MSA
Ir. H. Noor Sasongko, MSA

Oleh: Noor Sasangko, Anggta F PAN DPRD Sleman

Tulisan ini merupakan hasil kontemplasi selama hampir lima tahun penulis menjalankan masa tugas kedewanan, dengan substansi yang diambil adalah peraturan perundang-undangan yang sangat populer bagi semua stake hlders pada semua level pemerintahan (baca: sksekutif dan legislative) yaitu UU no 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan sedikit RUU tentang Desa. Di dalam tulisan ini difokuskan pada pembahasan masalah Substansinya.

Jika dilacak dari persepektif mekanisme dan prosedur pembuatannya, Rancangan Undang-undang atau turunannya/Rancangan Perda, wajib didukung dengan Naskah Akademik. Rancangan Undang-Undang atau turunannya/Perda tersebut diserahkan oleh lembaga Eksekutif kepada lembaga Legislatif yang selanjutnya lembaga Legislatif menindak lanjuti dengan pembentukan pansus, konsultasi, studi banding, pembuatan Pandangan Umum Fraksi, tanggapan eksekutif, konsnyering sampai penetapannya, jika Rancangan Undang-Undang atau turunannya sampai dengan Perda, jika hal tersebut merupakan usulan eksekutif. Namun jika merupakan usulan dari lembaga legislatif, diawali dengan penyerahan Rancangan Undang-Undang atau turunannya/Perda dari lembaga Legislatif kepada lembaga Eksekutif setelah diputuskan dalam rapat paripurna, selanjutnya lembaga Eksekutif membuat tanggapan yang disampaikan dalam rapat paripurna, selanjutnya ditanggapi lagi oleh pihak Legislatif juga dalam rapat paripurna, yang dilanjutkan penetapan setelah ada kesepakatan.
Jika dibahas dari persepektif substansinya, Rancangan Undang-Undang atau turunannya sampai dengan Perda tersebut wajib didukung dengan Naskah Akademik yang memuat tentang landasan (1) Filsofis, yang memuat tentang tujuan, visi dan misi yang akan dicapai dalam pembuatan aturan tersebut; (2) Sosiologis, yang memuat arti pentingnya dan manfaat aturan tersebut bagi masyarakat serta antisisipasi akan terjadinya kecenderungan perkembangan dalam masyarakat untuk mencegah dampak negative yang sekiranya akan ditimbulkan; dan (3) Yuridis, yang memuat tentang payung hukum yang mendasari pembuatan aturan tersebut.
Jika diurai dalam spektrum yang lebih rinci maka dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Landasan Filosfis idealya memuat tentang visi, misi sampai dengan definisi secara struktural dan fungsional. Dari berbagai pengalaman, kesan yang penulis rasakan yang kurang tajam adalah pada definisi secara struktural dan fungsional. Karena sesungguhnya ada ungkapan bahwa: jika definisi secara struktural dan fungsional sudah dipegang, maka separuh tujuan sudah tercapai. Dapat dibayangkan jika definisi secara struktural dan fungsional belum dapat dirumuskan dengan jelas maka, niscaya pembahasan ke selanjutnya yang dijabarkan dalam klausul dalam Bab, Pasal dan Ayat yang terdapat dalam batang tubuh Rancangan Undang-Undang atau turunannya sampai dengan Perda tersebut akan sama kurang komperhensif. Sebagai contoh kongkritnya di dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, batasan pengertian Kepala Pemerintahan Pusat disebut Presiden, Kepala Pemerintahan propinsi disebut Gubernur, Kepala Pemerintahan Kabupaten disebut Bupati, tetapi Kepala Pemerintahan Desa disebut Kepala Desa. In konsistensi ini kurang dirasakan oleh perancang Undang-Undang tersebut, mungkin karena masalah yang dihadapi terlalu jauh, sehingga kurang peka pada masalahnya, namun dampaknya akan sangat besar. Pengertian Kepala Desa adalah “hanya” kepala saja yang hanya bertugas untuk memikir dengan masukan dari mata dan telinga. Padahal yang diperlukan seorang pemimpin adalah selain memikir, menyampaikan program, melaksanakan program, mempertanggung jawabkan program dan lain sebagainya. Sehingga jika kembali pada batasan struktural dan fungsional, mestinya pemimpin pemerintahan desa itu idealnya disebut: LURAH, karena seorang lurah harus punya kepala/pikiran, hati/perasaan, jiwa/bertanggung jawab, kaki/melangkah, tangan/memegang untuk mendukung penugasannya. In-konsistensi ini dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja sang Kepala Desa yang bukan lagi seorang LURAH.
(2) Landasan Sosiologis, memuat tentang hasil pencermatan tentang dinamika yang ada di masyarakat, mulai dari budaya, tradisi sampai kecenderungan pada perkembangan dalam masyarakat yang sekiranya akan terjadi. Kita wajib bersukur dengan lahirnya UU no 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ini, walau pun terjadi refisi di sana-sini. Jika dilacak tentang lahirnya Undang-Undang tersebut yang merupakan perkembangan dari Undang-Undang n 22 tahun 2009, yang merupakan metamorphose dari Undang-Undang no 5 tahun 1979 yang memberikan kekuasaan kepada LURAH yang hampir mutlak dan dengan masa jabatan seumur hidup. Dinamika di dalam masyarakat menuntut perubahan dari aspek sosiologisnya, sehingga memunculkan batasan masa jabatan dan didampingi lembaga yang bernama Badan Perwakilan Desa dan berubah menjadi Badan Permusawaratan Desa.
(3) Landasan yuridis, idealnya setelah ada Undang-Undang no 32 tahun 2-14 tentang Pemerintahan Daerah, diikuti dengan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintaha Desa. Semoga Undang-Undang tentang desa yang konon kabarnya akan ditetapkan pada tahun 2014 nanti akan melayani masyarakat desa.
Secara umum jika dilihat dari postur anggaran APBN tahun 2013 yang mengcover seluruh kementerian dan Badan, anggaran yang di pos kan untuk desa konon kabarnya hanya ada dibawah 1% dari nilai APBN yang mencapai Rp 1.600 Triliun. Mestinya Kebijakan Umum Anggarannya, jika prioritasnya berdasar pada luas wilayah dan jumlah penduduk yang dilayani, mestinya pembagian pos anggaran untuk desa lebih ditingkatkan lagi. Karena jika dilacak sejarah berdirinya lembaga pemerintahan, pemerintahan Republik Indonesia saat ini sangat besar berhutang budi pada lembaga yang bernama “desa”, karena sebelum ada pemerintahan Republik, diawali dengan adanya lembaga pemerintahan dalam bentuk kerajaan, dan sebelum ada lembaga pemerintah dalam bentuk kerajaan diawali adanya lembaga tidak formal yang namanya “desa”. Dari desa ini lah peradaban mulai dibangun, dari peradaban yang paling primitive sampai dengan peradaban pasca modern saat ini. lebih jauh mestinya sedikit mau berfikir lebih jernih, betapa besar pengorbanan masyarakat desa untuk membantu kemajuan bangsa dan Negara yang dinikmati warga kota, diantaranya: (1) Kebutuhan akan listrik di kota harus menggunakan sutet yang harus melewati wilayah pedesaan, pada lahan sawah yang dilewati tersebut tidak boleh dirubah menjadi pekarangan; (2) Kebutuhan akan tower yang berfungsi sebagai stasiun pembantu penguat signal HP, yang menggunakan lahan yang berakibat pada lingkungan disekitarnya harus menerima dampaknya; (3) Kebutuhan akan pembuangan sampah bagi warga kota yang lahannya hanya tersedia di desa, yang juga berakibat pada lingkungan sekitar yang harus menerima dampaknya.
Jika dan hanya jika seluruh stake holder yang berwenang untuk membuat Rancangan Undang-Undang atau turunannya sampai dengan Perda sudah “ngeh” tentang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat secara komperhensif dan tapat sasaran, maka harapan akan lahirnya Undang-Undang atau turunannya sampai dengan Peraturan Daerah yang melayani masyarakat akan menjadi kenyataan, insya ALLAH.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*