Sejarah DPRD Sleman

       Berawal pada bulan Agustus 1950 dikeluarkanlah UU No. 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan DIY yaitu Bantul, Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo, dan Adikarto. Pemerintah Daerah itu, masing-masing berkedudukan di kota Bantul, Sleman, Wonosari, Sentolo, dan Wates. Untuk Haminte Kota Yogyakarta dikeluarkan UU No.16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di setiap Kabupaten ditetapkan jumlah anggota DPRD sebagai berikut:

1

 Bantul

:

 22 anggota

2

 Sleman

:

 22 anggota

3

 Gunungkidul

:

 22 anggota

4

 Kulonprogo

:

 20 anggota

5

 Adikarto

:

 20 anggota

       Jumlah Anggota DPD ditetapkan 5 orang diluar Kepala Daerah, urusan rumah tangga yang diserahkan kepada Daerah-Daerah Kabupaten itu masing-masing 14 urusan. Semuanya sama dengan urusan yang diserahkan kepada DIY, kecuali urusan Lalu Lintas Angkutan Bermotor yang tidak diserahkan kepada Daerah Kabupaten. Pada tanggal 19 Nopember 1956 DPRD Kabupaten Sleman didalam sidangnya telah memutuskan menetapkan 5 orang anggota DPRD atas usul fraksi-fraksinya yang bersangkutan menjadi anggota DPD Kabupaten Sleman. Kelembagaan Dewan masa tahun 1955 ini beranggotakan dari unsur partai politik peserta Pemilu 1955. Selanjutnya pada tahun 1956 DPR DIY mengeluarkan keputusan tentang penyerahan urusan tertentu kepada Daerah Swatantra Tingkat II Sleman No.28/K/DPR/1956 tanggal 28 Nopember 1956 sehingga kelembagaan yang dibentuk menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Peralihan Kabupaten Sleman.

       Tanggal 6 Februari 1958 jam 12.00 bertempat di Kepatihan Jogja, Paku Alam VIII, berlaku sebagai wakil ketua DPD Peralihan DIY menyerahkan timbang terima atas sebagian dari urusan Pemerintah Umum berdasarkan Keputusan Dewan Pemerintah DIY No. 22/1958 kepada KRT Prawirodiningrat, selaku Ketua DPD Peralihan Kabupaten Sleman. DPRD Swatantra Tingkat II Sleman yang anggota-anggotanya sungguh-sungguh hasil Pemilu, berdasarkan UU No.19 tahun 1956, sedangkan susunan Pemerintahan Otonom Tingkat II terutama akan dilaksanakan berdasarkan UU No.1 tahun 1957. Pada masa itu pemerintah RI mengeluarkan UU no. 1 tahun 1957 mengenai Pembagian Daerah Republik Indonesia dan Aturan Otonomi Daerah, maka penyebutan Kabupaten Sleman berubah menjadi daerah Swatantra. Sebagai implementasinya Departemen Dalam Negeri menerbitkan peraturan bahwa selain memiliki seorang Bupati yang diangkat secara sektoral sebagai pegawai Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten juga harus memiliki kepala daerah yang dipilih legislatif (DPRD).

       Dengan kata lain, dalam periode pemerintahan ini, sebuah kabupaten memiliki 2 (dua) Kepala Daerah. Terpilih sebagai Kepala Daerah Swatantra adalah Buchori S. Pranotodiningrat. Seiring terbitnya Penetapan Presiden no. 6 Tahun 1959 dan PP no. 5 Tahun 1960, untuk memberlakukan kembali UUD 1945, pemerintahan Kabupaten Sleman kembali dikepalai seorang Bupati/ Kepala Daerah, yang dijabat oleh KRT. Murdodiningrat. Sesuai Penjelasan Peraturan Daerah DIY No.7 Tahun 1959 pada Lembaran DIY menerangkan bahwa pada masa duduk keanggotaan DPRD Peralihan hanya 1 (satu) tahun. Pada tahun 1960 Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan Perda Dati Ke II Sleman No.4 Tahun 1960 yang menerangkan penyebutan lembaga Dewan ini sebagai “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat Ke II Sleman”.

       Pada Tahun 1966 sesuai UU no. 18 tahun 1965 mengenai Hak Otonomi Daerah ditindaklanjuti DPRD Gotong Royong Daerah Tingkat II Sleman dengan menerbitkan SK. no. 19/1966 yang mengubah sebutan Pemerintah Daerah Tingkat II Sleman menjadi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dan DPRD Gotong Royong Tingkat II Sleman menjadi DPRD Gotong Royong Kabupaten Sleman. Pada masa ini pula Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman mulai memiliki lambang daerah. SK DPRD-GR Daerah Tingkat II Sleman No.18/1966 tentang Lambang Pemerintah Daerah Daerah Tingkat II Sleman. Pada tahun 1965 terjadi Peristiwa G 30 S/PKI sehingga diadakan pembersihan anggota Dewan dari Unsur PKI dan penyebutan lembaga Dewan ini adalah DPRD-GR PENGORBANAN DATI II SLEMAN. Berdasar yang disebutkan dalam Lampiran SK DPRD-GR Kabupaten Sleman No.2/Pimp/1971 tanggal 23 Agustus 1971 disebutkan bahwa anggota DPRD-GR Kabupaten Sleman berjumlah 32 orang hasil pemilu dan 6 diangkat dari ABRI dan 2 non ABRI. Kemudian untuk anggota DPRD mulai periode 1987-1992 jumlah ada 45 orang terdiri dari 36 hasil pemilu tiga partai politik peserta Pemilu dan 9 orang diangkat dari anggota TNI Polri

       Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman  hasil pemilu tahun 1997 yang semestinya berakhir pada tahun 2002 sebagaimana SK Gubernur DIY Nomor 221/KPTS/ 1997 tertanggal 08 Juli 1997. Perkembangan krisis keuangan dan situasi politik nasional yang memanas berakibat adanya krisis kepercayaan, maka terjadi reformasi pemerintahan. Masa pengabdian berakhir pada tahun 1999. Masa pengabdian selama 2 tahun cukup berarti dan telah berhasil menetapkan 23 Perda, antara lain Perda tentang Prakarsa Dewan untuk mencabut/ menghapus Perda yang membebani rakyat banyak, terutama rakyat kecil. Dan perda tentang Hari Jadi Kabupaten Sleman yang telah dirintis selama lebih dari 9 tahun berhasil ditetapkan pada tahun 1998, di samping itu juga berhasil memutuskan 9 Keputusan Dewan dan 61 Keputusan Pimpinan Dewan.

       Sementara itu untuk anggota DPRD periode 1999-2004 dari jumlah 45 orang 40 orang dari hasil pemilu dan 5 dari anggota TNI/Polri. Sementara untuk periode 2004-2009 jumlah anggotanya ada  45 orang semua dari hasil pemilu. Sejak Pemilu tahun 2004 ini anggota DPRD Kabupaten Sleman yang diangkat tidak ada lagi karena TNI/ POLRI  tidak perbolehkan lagi berpolitik praktis, sebagai konsekuensi  logis  dari ketentuan konstitusi yang baru (Naskah Perubahan Tahap Ke-4 UUD 1945), yang disepakati dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Hal itu diperkuat lagi dengan ketetapan dalam Undang-Undang  Nomor  34 Tahun 2004 tentang TNI/ POLRI  bahwa militer tidak boleh lagi berpolitik praktis. Sejak  pemilu 2009 jumlah wakil rakyat di Kabupaten Sleman adalah 50 orang karena  jumlah penduduknya lebih dari satu juta jiwa.sesuai undang-undang tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*