Audiensi Komisi D Dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)

dprd.slemankab.go.id – Senin 11 September 2017 – SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) melakukan audiensi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Sleman dalam rangka  Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rintisan Desa Inklusi Fase 1 (satu) dan kelanjutan fase 2 (dua), di Ruang Komisi D DPRD Kabupaten Sleman, Senin tanggal 11 September 2017.

Audiensi diterima Pimpinan DPRD H.Sofyan Setyo D, ST. M. Eng,  Wakil Ketua Komisi D Fika Chusnul Chotimah, S.H Sekretaris Komisi D Arif Kurniawan, S.Ag beserta anggota Komisi D Budi Sanyata, Prasetya Budi Utomo ,S.Sos, M Darul Falah , S Hut.M.P.  Sedangkan dari SIGAB   sejumlah  4 (empat)  orang dipimpin Rohmanu Solikin beserta Muh Syamsudin, Kuni Fatonah dan Harjuno.

Aspirasi yang disampaikan diantaranya adalah bahwa program rintisan  desa inklusi yang dilaksanakan sebagai pilot project di dua Desa di Desa Sendangadi  Kecamatan Mlati dan Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah telah berakhir pada bulan Desember 2016, beberapa capaian  kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendorong pelaksanakaan program rintisan Desa Inklusi yakni menjalin kerjasama  dengan pemerintah desa serta  pelibatan aktif masyarakat untuik membangun perspektif difabilitas di desa  dan pembentukan kelompok difabel desa (KDD).

SIGAP Indonesia bekerjasama  dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah menginisiasi  Rintisan Desa Inklusi, kerjasama ini  dikukuhkan dalam Nota kesepahaman  antara  Pemerintah Kabupaten Sleman  dan Sasana Integrasi  dan Advokasi Difabel No. 59/PK.KDH/A/2015 Nomor 602/SIGAB-SLM/RINDI/MOU/XI/2015, selanjutnya bahwa di  kedua Desa Sendangadi dan Desa Sendangtirto  telah dilaksanakan Sistem Informasi di Tingkat Desa dengan Website Desa termasuk layanan sarana untuk Inklusi yang ramah dengan difabel telah difasilitasi dengan anggaran Desa.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan, DPRD menyambut baik  inisiatif  SIGAB  dan selalu mendorong programnya bisa dilaksanakan di Kabupaten Sleman. Dengan telah dilaksanakan persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD  Sleman Penetapan Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menjadi Peraturan Daerah yang saat ini masih dalam proses Pengundangan untuk  menerbitkan Peraturaan Daerah tersebut,  dan mendorong agar pembangunan  sarana perkantoran yang inklusi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*