PARIPURNA PENETAPAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

Rapat paripurna dengan acara Penandatanganan Persetujuan Bersama Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, dilaksanakan Hari Jum’at tanggal 7 Juli 2017,  di Ruang Aula DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD, Haris Sugiharta dihadiri Bupati Sleman, Wakil-Wakil Ketua DPRD, Forkompinda dan Sekda, Asekda dan Kepala-Kepala OPD. Sebelum penandatanganan persetujuan bersama disampaikan hasil  rapat kerja dalam rangka sinkronisasi raperda antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman bersama Bupati.

Hasil pembicaraan  rapat kerja dalam rangka sinkronisasi  sebagai berikut :

  1. terkait dengan perbaikan insfrastruktur jalan di perbatasan antar kabupaten yang selalu menjadi permasalahan, perlu adanya solusi pemecahannya dengan pembahasan lebih lanjut antara eksekutif dengan legislatif pada saat pembahasan anggaran.
  2. berkaitan dengan masih banyaknya toko modern berjejaringan yang tidak berijin perlu adanya langkah lebih konkrit dalam penegakan Perda, juga perlu revisi peraturan daerah yang mengatur substansi materi mengenai jarak maupun jumlah maksimal toko modern yang diijinkan, dengan tujuan untuk melindungi dan menumbuhkembangkan UMKM.
  3. terkait dengan Kesbangpol akan dianggarkan untuk pelatihan mengenai pembuatan spj laporan bantuan partai
  4. terkait dengan pelayanan BPJS, pemerintah daerah segera menginformasikan kepada masyarakat tentang hak-hak yang diperoleh sebagai peserta BPJS dan bagaimana cara menyampaikan keluhan-keluhannya ketika hak-haknya tidak dipenuhi rumah sakit.
  5. Pendidikan di sekolah swasta masih menjadi idola dari orang tua yang akan menyekolahkan anaknya terutama di tingkat sekolah dasar (SD).Sleman dapat menghadirkan sekolah negeri (SD) pilihan/unggulan, seperti pada sekolah menengah pertama (SMP) yang masuk dalam 10 besar peminatnya se Daerah Istimewa Yogyakarta.
  1. Pendataan warga miskin dan rentan miskin, agar betul-betul dicermati sesuai dengan kondisi di lapangan dengan mulai dari RT, RW, Dukuh sampai dengan Kecamatan.

Rapat Paripurna diwarnai dengan interupsi oleh Ketua Fraksi Gerindra M.Arif Priyosusanto, S.Si. dan Wakil Ketua Fraksi PKB Wawan Prasetia.  M.Arif Priyosanso dalam interupsinya mempertanyakan tentang perizinan dan data Toko Modern yang beberapa waktu lalu diminta oleh Fraksi Gerindra.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*