Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon menyerahkan Plakat kepada Errin kasnarti Ka Bag Informasi dan Pelayanan Aspirasi

Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan apa yang menjadi primaidona sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman? Hal inilah yang menjadi pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan Arif Rifai  Ketua DPRD Kota Cilegon yang menjadi juru bicara dalam  study banding Komisi 3 DPRD Kota Cilegon ke DPRD Kab Sleman. Rombongan  terdiri dari 9 anggota dewan dan 5 dari Setwan tersebut di terima Hj Errin Kasnarti, SH  Ka bag Informasi dan Pelayanan Informasi,  didampingi Muhammad Yunan dari Dipenda dan Herni dari DPKAD, serta  Ka Sub bag Keprtokolan dan Rumahtangga dan  staf  sekretariat DPRD Sleman, di Aula DPRD Sleman Selasa 7 Mei 2013.

Dalam  menanggapi hal tersebut Yunan  Wakil dari Dipenda kab Sleman menyatakan bahwa sebelum adanya kebijakan pemerintah pusat untuk  menyerahkan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke pemerintah Kabupaten/ Kota,  yang menjadi primadona sebagai penyumbang PAD terbesar bagi Kabupaten Sleman dari sektor Pajak adalah Pajak  penerangan Jalan Umum (PJU) namun saat ini BPHTBlah yang menjadi penyumbang PAD terbesar. Tahun 2012 yang lalu 61 Milyar lebih dari target 41 milyar.Sementara itu untuk Pajak Hotel dan restoran juga mengalami peningkatan dari target 38 M terealisasi 48 M.

Yang mengalami peningkatan cukup tajam adalah Pajak Mineral bukan logam yaitu pasir dan batu setelah Gunung merapi meletus yang mencapai 8.02 M dari sebelum terjadi erupsi Merapi tahun 2010 hanya 600 jutaan. Sementara yang belum terjadi peningkata secara signifikan adalah Pajak parkir yang realisasinya hanya 800 juta hal ini masih sulitnya pembinaan dan pengelolaannya. Dari seluruh pendapatan Asli daerah di kabupaten Sleman tahun 2012 yang lalu mencapai 301 Milyar.

Sementara sumber pendapatan yang lain  juga belum optimal adalah pajak rumah Kos dengan jumlah 10 kamar lebih yang diwajibkan untuk membayar pajak. Untuk hal ini yang paling dominan adalah di wilayah kecamatan Depok, Mlati dan Ngaglik.

Sedangkan untuk pengelolaan Aset daerah menurut Herni yang mewakili kepala DPKAD Kab Sleman mengatakan   untuk kebutuhan aset setiap dinas di rekap setiap tahun.  Terkait dengan pengelolaan aset ini pemda memberikan SK Pengurus barang sampai Sekolah Dasar dan disuport dana dari pemda dalam pensertifikatan dan administrasinya.

Strategi yang diterapkan pemda dalam pengelolaan aset daerah ini  dengan pertemuan rutin setiap hari Selasa dengan istilah Pantri hal ini untuk memberikan mediasi dan menegemn aset terkait dengan pengelolaan aset yang besar.